Hasil Quick Count, Eramas Tinggalkan Djoss Hingga 10 Persen
albar. Hasil hitung cepat (quick count) Pilgub Sumatera Utara 2018 menempatkan pasangan calon Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) mengungguli pesain ...
Wakapolda Kalbar Kunjungi TPS Di Wilayah Hukum Polsekta Pontianak Timur
albar. Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Sri Handayani beserta rombongan pejabat utama Polda Kalbar mengunjungi wilayah hukum Polsek Pontianak Timur. Kehad ...
Utusan Kapolri: Anggota Polisi Yang Memihak Akan Diproses
albar. Utusan Mabes Polri Kepala Biro Kerjasama Kementerian dan Lembaga Sops Mabes Polri Brigjen Pol. Herry Wibowo memantau langsung TPS di Desa Krama ...
Aktivis 98: Semua Calon Harus Siap Menang Dan Kalah

Aktivis 98: Semua Calon Harus Siap Menang Dan Kalah

Selasa, 26 Juni 2018 , 06:34:00

albar. Studi Demokrasi Rakyat (SDR) berharap Pilkada serentak 2018 berlangsung aman, tertib dan menghasilkan pemimpin amanah yang bekerja untuk rakyat. "Kita berharap Pilkada serentak kali ini bisa tercipta rasa saling menghormati antara para penduku ... Baca Selengkapnya
Zulkifli Dan Prabowo Bahas Persiapan Pilkada

Zulkifli Dan Prabowo Bahas Persiapan Pilkada

Senin, 25 Juni 2018 , 21:57:00

albar. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman dinasnya, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Senin (25/6). Menurut Zulkifli, dirinya bersama Prabowo membicarakan pelaksanaan Pilkada Serent ... Baca Selengkapnya
Aparat Keamanan Dan PNS Jangan Berpihak Ke Salah Satu Pasangan Calon!
albar. Setiap anggota keamanan, baik itu anggota TNI, Polri, maupun BIN dituntut untuk tetap menjaga netralitas dalam gelaran Pilkada serentak yang akan berlangsung pada Rabu (27/6) nanti. Karenanya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi P ... Baca Selengkapnya
Praktisi Pendidikan: Praktik Ijazah Palsu Dalam Pilkada Harus Diwaspadai
albar. Pengamat Politik yang juga praktisi dunia pendidikan, Dirgantara Wicaksono menilai kasus ijazah ilegal yang saat ini sedang ramai di gelaran Pilkada Kota Bekasi perlu dipantau sebaik-baiknya. Menurutnya, menggunakan ijasah palsu untuk mendafta ... Baca Selengkapnya
Rahmat Bagja: Kalbar dan Papua Paling Banyak Berkembang Indikasi Isu SARA
albar. Di prediksi sejumlah model kampanye hitam berpeluang terjadi di Pilkada 2018. Antara lain; politisasi isu su­ku, ras, agama dan antargolongan (SARA) dan penyebaran berita bohong alias hoaks.Selain itu, kasus ketidaknetralan Aparatur Sipil Neg ... Baca Selengkapnya
12 Ribu Warga Kayong Utara Terancam Tidak Bisa Nyoblos di Pilkada 2018
albar. Sedikitnya 12.026 warga Kabupaten Kayong Utara berpotensi kehilangan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2018, karena belum memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan. Data itu didapat dari hasil pencoklitan oleh PPDP yang kini telah terc ... Baca Selengkapnya
Calon Kepala Daerah Tak Boleh Tersandra Premanisme Politik
albar. Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) mengadakan Diskusi Publik yang berjudul "Premanisme Politik Menyandera Kita" di Jln. Asia Afrika No. 77, Kota Bandung, Senin (26/3). Ketua AAI, Inang Winarso berharap dengan adanya kajian-kajian tersebut da ... Baca Selengkapnya
Demokrat Kirim Bantuan Hukum Untuk Praperadilan JR Saragih
albar. DPP Partai Demokrat menyiapkan langkah hukum terkait penetapan bakal calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) JR Saragih sebagai tersangka dokumen palsu oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyata ... Baca Selengkapnya
KPU: OTT Calon Kepala Daerah Murni Urusan Hukum

KPU: OTT Calon Kepala Daerah Murni Urusan Hukum

Jum'at, 16 Maret 2018 , 15:54:00

albar. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, menganggap operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap calon kepala daerah tidak perlu dipersoalkan. "Pada diskusi kali ini, saya berbicara selaku pribadi b ... Baca Selengkapnya
JR Saragih Jadi Tersangka Dugaan Dokumen Palsu

JR Saragih Jadi Tersangka Dugaan Dokumen Palsu

Kamis, 15 Maret 2018 , 22:30:00

albar. Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumatera Utara menetapkan JR Saragih sebagai tersangka dalam kasus dugaan menggunakan dokumen palsu. Dokumen palsu yang menjerat bakal calon gubernur yang saat ini masih menjabat Bupati Simalungun ... Baca Selengkapnya
KPU Terlalu Kaku Menafsirkan Putusan Bawaslu Soal Sengketa JR Saragih
albar. Kejutan yang diberikan oleh JR Saragih dengan melagilisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI), direspon dengan ungkapan yang mengejutkan juga oleh KPU Sumut. Dalam suatu kesempatan, Komisoner KPU seolah memberi sinyal bahwa legalisir SKPI ... Baca Selengkapnya
JR Saragih Beri Citra Buruk Bagi Manajemen Pemerintahan, 4 Instansi Terdampak
albar. KPU Sumut akan menjatuhkan kredibilitas sejumlah institusi vital jika pada akhirnya kembali mengeluarkan keputusan tidak memenuhi syarat (TMS) kepada JR Saragih sebagai calon gubernur.Setidaknya ada 4 (empat) institusi yang akan terdampak, ant ... Baca Selengkapnya
Menuju Pilkada Berdaulat

Menuju Pilkada Berdaulat

Sabtu, 24 Februari 2018 , 10:31:00

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (tengah) bersama Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kiri) dan Ketua DPP Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia Razikin (kanan), berbicara dalam diskusi publik yang bertajuk \"Pilkada Serentak dan Pemilu, Pemilih Berdaulat ... Baca Selengkapnya
Cegah Korupsi Setelah Pilkada, KPK Minta Cakada Hindari Politik Uang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan para calon kepala daerah (cakada) yang akan berlaga di Pilkada Serentak 2018 untuk menghindari politik uang dan menerapkan politik bersih.Jurubicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan hal itu pentin ... Baca Selengkapnya
Pilkada Serentak, Isu SARA Wajib Dihindari

Pilkada Serentak, Isu SARA Wajib Dihindari

Kamis, 18 Januari 2018 , 22:34:00

Pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad), Firman Manan menegaskan, isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) harus dihindari menjalang Pilkada serentak 2018. Khususnya di Jawa Barat, akan ada 17 pilkada yang dilakukan. Satu Pemilihan Gu ... Baca Selengkapnya
Wali Kota Minta ASN Pontianak Netral Di Pilkada Serentak
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pontianak harus bisa bersikap netral dan tidak terlibat secara langsung maupun tak langsung dalam Pilkada Serentak 2018.Demikian dikatakan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji saat perayaan HUT ke-61 Pemprov Kalbar, Kamis ( ... Baca Selengkapnya
Ketum SMSI: Media Siber Jangan Terjebak Pusaran Hoax di Pilkada
Pengelola media massa berbasis internet atau media siber wajib menjaga ruang redaksi sehingga terbebas dari berita hoax, fitnah dan ujaran kebencian.Khususnya dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini serta pemilu dan pilpres di tahun yang ak ... Baca Selengkapnya