Upaya Represif Polda Kalbar, Menuju 'Zero Hotspot' Tahun 2020

Daerah  RABU, 04 DESEMBER 2019 , 17:02:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

Upaya Represif Polda Kalbar, Menuju 'Zero Hotspot' Tahun 2020

Kapolda saat meninjau lokasi Karhutla/Ist

RMOLKalbar. Rapat Evaluasi terkait Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin siang (2/12), bertujuan untuk mengukur dan menilai upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di Kalbar sepanjang Tahun 2019.
Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Didi Haryono, Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Letjen TNI Doni Monardo, dengan bertindak selaku Moderator, Sekda Kalbar A.L. Leysandri.

Kegiatan ini, selain dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kalbar, juga turut dihadiri oleh beberapa tokoh mayarakat, akademisi dan beberapa perwakilan korporasi perkebunan.

Dalam sambutannya, Kapolda mengapresiasi bahwa rapat evaluasi kali ini tergolong lengkap.

Ia juga menekankan bahwa Narkoba itu memang berbahaya, namun Karhutla ini justru lebih berbahaya lagi. Narkoba bisa dihindari, namun Karhutla tak bisa dihindarkan.

"Bahkan awal September 2019 lalu, dampak asap sampai dengan ke dalam rumah-rumah. Yang jelas, penyakit yang paling riskan menghantui adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas), yang menyasar, balita, ibu hamil, lansia, serta orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru-paru," bebernya.

Maka pada pertemuan kali ini, pihaknya untuk tahun 2020 menargetkan untuk 'Zero Hotspot' di Kalbar.

"Karena kita ingin kita sehat, ingin panjang umur. Kalau kita bisa menjaga alam, pasti alam akan menjaga kita, sehingga program-program Pak Gubernur terkait Desa Mandiri dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Kapolda memaparkan, sebanyak 2,6 juta hektar lahan telah terbakar dan Kalbar menempati ke-6 di dunia atas permasalahan Karhutla ini.

"Di banding tahun 2015, kali ini mengalami penurunan. Namun dari apa yang telah dialami, banyak menimbulkan permasalahan yang laten," tuturnya.

Mantan Wakapolda Kepulauan Riau ini menerangkan bahwa Kalbar memiliki hamparan lahan gambut seluas 1,6 juta hektar.

"Kita ketahui, struktur gambut itu mudah terbakar. Lokasinya yang luas juga turut menyebabkan sulitnya akses menuju lokasi titik api. Telah kita mapping, bahwa ada 100 desa yang berpotensi Karhutla di Kalbar ini. Penyebab karhutla 1 persen disebabkan oleh alam, sisanya penyebabnya adalah manusia, sehingga hal ini sangat merugikan, khususnya bagi warga kalbar," ungkapnya.

Kapolda mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif dalam menangani Karhutla ini.

"Upaya represif inilah yang harus kita tekankan, terutama terkait regulasi hukum yang mengatur tentang Karhutla ini. Sebagai instrumen benteng, terutama pada Pergub, yang ditujukan kepada korporasi yang ada di daerah," tandasnya.

Kapolda melaporkan, terkait Karhutla ini telah tercatat sebanyak 100 kasus, dengan luas lahan yang terbakar seluas 1.705 Hektar. Sebanyak 32 kasus dalam penyelidikan, 68 dalam proses, serta telah ditetapkan 77 tersangka, 35 orang telah dilakukan penahanan dan 42 orang tidak di tahan, namun proses hukum masih berlanjut.

"Kita pastikan bulan Juli-September tahun depan, harus 'Zero Hotspot'," pungkasnya mengakhiri. [ben]


Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00