Tegur Bupati Soal Karhutla, Midji: Evaluasi!

Daerah  SENIN, 02 DESEMBER 2019 , 19:51:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

Tegur Bupati Soal Karhutla, Midji: Evaluasi!

Sutarmidji/RMOLKalbar

RMOLKalbar. Rapat Evaluasi terkait Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin siang (2/12), bertujuan untuk mengukur dan menilai upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di Kalbar sepanjang Tahun 2019.
Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Didi Haryono, Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Letjen TNI Doni Monardo, dengan bertindak selaku Moderator, Sekda Kalbar A.L. Leysandri.

Kegiatan ini, selain dihadiri oleh jajaran Frokopimda Kalbar, juga turut dihadiri oleh beberapa tokoh mayarakat, akademisi dan beberapa perwakilan korporasi perkebunan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar menyampaikan bahwa ini sebagai bentuk keseriusan kita untuk menangani dan mengantisipasi permasalahan Karhutla kedepannya.

Sebelum masuk lebih dalam ke pembahasan Karhutla, Midji sempat menyinggung andil perusahaan terhadap pembangunan di desa sekitarnya.

"Desa itu harus mandiri, itu harus dilihat dari keikutsertaan perusahaan dalam pembangunan desa. Terdapat 834 Desa Mandiri di Indonesia, namun di Kalbar hanya 1 desa saja. Maka, dengan terus meningkatkan sinergitas Pempov Kalbar bersama TNI-Polri, maka dicanangkanlah sebanyak 87 Desa mandiri di Kalbar, sehingga jika semakin banyak desa mandiri, maka saya pastikan kerawanan bencana juga semakin kecil," ujarnya.

Midji menyatakan, seharusnya anggaran alokasi dana desa di Desa Mandiri seharusnya semakin besar.

"Desa Mandiri itu terdapat 52 indikator, tak mungkin semuanya ditangani oleh Provinsi. Untuk di tingkat desa sebanyak 17 indikator, di tingkat kabupaten sebanyak 15 indikator. Nah, sisanya yang berat-berat itu biar ditangani oleh provinsi," tegasnya.

Midji menambahkan, terkait masalah kelembaban dan ketersediaan air di permukaan juga harus terpantau kondusif, terutama di lahan yang berpotensi terjadinya Karhutla

"Setidaknya ketinggian air setinggi 75 centimeter. Idealnya segitu, jika dibawah itu, maka lahan pertanian akan kering kerontang, sehingga lahan akan mudah terbakar. Tanah yang lembab paling tidak setinggi 20 centimeter," sebutnya.

Midji juga turut berpesan kepada para Bupati yang berada di wilayah birokrasinya.

"Kepada Bupati, evaluasi! Jika tidak ada perusahaan (perkebunan) yang tidak mengajukan penanaman, maka silahkan cabut izinnya!," sergahnya tegas.

Midji juga menyebut, yang seharusnya ditegur oleh pusat itu bupati, bukan Gubernur, Kapolda dan Pangdam. Kemudian, Inspektur Tambang dan KPH juga sangat memegang andil dalam hal ini, terutama terkait jaminan reklamasi dari perusahaan tambang dan penanganan karhutla itu sendiri.

"Pemadaman api di lahan perkebunan, yang bertanggungjawab memadamkan adalah pihak perusahaan, dimana koordinat titik api berada di situ," tukasnya. [ben]


Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00