UM Pontianak Gelar Diskusi Publik, Tahun 2020 Ditargetkan Kalbar Bebas Bencana Asap

Daerah  SELASA, 05 NOVEMBER 2019 , 14:34:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

UM Pontianak Gelar Diskusi Publik, Tahun 2020 Ditargetkan Kalbar Bebas Bencana Asap

Foto/Ist

RMOLKalbar. Kabut asap tebal menyelimuti hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada rentang bulan September 2019 lalu.
Asap yang tebal ini sangat mengganggu aktivitas maupun kesehatan masyarakat tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah Kalimantan Barat bahkan sampai ke Negara tetangga.

Kabut asap yang menyesakkan itu diakibatkan pembakaran lahan dan hutan dan diperparah kondisi cuaca kering, termasuk pola angin. Bencana asap tidak hanya terjadi pada tahun ini, tetapi telah menjadi fenomena yang terjadi setiap tahun.

Program studi Kesehatan Masyarakat bekerjasama dengan program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak peduli terhadap permasalahan bencana asap yang terjadi, sehingga menginisiasi kegiatan diskusi publik dengan tema 'Bagaimana mengatasi Bencana Asap di Kalimantan Barat?', yang diselenggarakan di Auditorium UM Pontianak, Senin pagi (4/11).

Narasumber dalam kegiatan ini, diantaranya Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kalbar Ir. Adi Yani, M.H., Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Judan, S.Pd., M.Pd., Ketua Pos Koordinasi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kalbar Denny Haryanto, S.E., Direktur RSUD dr. Soedarso drg. Yuliastuti Sapariawan, M.Kes., Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dr. Feery Safariadi, dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UM Pontianak Denie Amiruddin, S.H., M.Hum.

Kegiatan ini juga turut mengundang pihak lain, seperti Biro Hukum Pemprov Kalbar, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, Kemenkumham, Environment Law Clinic (ELC), Badan Lingkungan Hidup, WALHI, WWF Regional Kalimantan, SPORC, Aisyiyah, IAKMI, STIK Muhammadiyah, Politeknik Aisyiyah, Badan Restorasi Gambut, Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kalbar, serta dari Puskemas, Mahasiswa, Penggiat di Bidang lingkungan, LSM dan lainnya.

Diskusi publik ini dimoderatori oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) UM Pontianak Dr. Linda Suwarni, SKM., M.Kes.

Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat UM Pontianak, Abduh Ridha mengatakan bahwa perlunya gerakan bersama berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta untuk mempersiapkan diri dalam pencegahan dan penanggulangan bencana di Kalimantan Barat, dan melalui diskusi publik ini dapat menghasilkan inisiasi gerakan bersama dalam upaya mewujudkan Kalimantan Barat bebas asap tahun 2020.

Hasil kegiatan ini adalah peningkatan kesadaran bahwa bencana asap merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat maupun semua komponen yang ada.

"Diperlukan kerjasama tim dari seluruh lintas sector (stakeholder) dan masyarakat dalam upaya mencegah (preventif) bencana asap di Kalimantan Barat melalui kegiatan edukasi (sosialisasi), koordinasi, komando dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten (baik pidana maupun perdata)," ujar Linda selaku moderator.

Kedepannya diperlukan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan berbagai pihak, sehingga dapat mencegah bencana asap terulang lagi di Kalimantan Barat.

Seluruh peserta diskusi publik sepakat akan melakukan inisiasi gerakan bersama sebagai tindak lanjut diskusi ini dalam Kalimantan Barat bebas asap tahun 2020.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) sebagai koordinator di daerah harus memiliki rencana pencegahan dan penanggulangan bencana yang didalamnya tertuang jenis tantangan krisis yang akan dihadapi, serta kebijakan-kebijakan di daerah.

Sistem kegawatdaruratan dan komunikasi, SDM, logistik, penentuan fasilitas, penganggaran, hingga jejaring, merupakan urusan yang juga perlu dipersiapkan. Bahkan termasuk merancang upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan agar memberikan efek jera.

Dinkes disaster plan untuk provinsi dan kabupaten merupakan langkah paling awal dan penting untuk rencana penanggulangan bencana daerah khususnya bidang kesehatan karena akan menjadi acuan pembuatan kontijensi plan kedepannya, termasuk untuk rencanan penanggulangan bencana rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya di daerah.

Dinkes Disaster Plan akan membahas bagaimana upaya penyusunan dokumen dinkes Disaster Plan, komponen dan indikatornya, bagaimana pengaktifan klaster kesehatan pada saat bencana terjadi.

Selain itu, bagaimana upaya mendorong dan mensosialisasikan Hospital Disaster Plan bagi Rumah Sakit Umum dan Swasta di wilayah, termasuk juga untuk penanggulangan bencana di tingkat puskesmas, juga integrasi antara Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang ada dengan sistem pada saat bencana. [ben]


Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00