Saat Parlemen Bernegosiasi

Politik  SENIN, 07 OKTOBER 2019 , 15:52:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

Saat Parlemen Bernegosiasi

Parlemen/Net

RMOLKalbar. Selayaknya musim, seiring waktu akan berganti. Tentunya setiap perubahan pasti memiliki karakteristik warnanya tersendiri. Begitu halnya dengan Parlemen di Indonesia, yang beberapa waktu lalu telah berganti komposisi dan tampak mutlak dominasi pada beberapa partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019 lalu.
Saat ditemui Redaksi RMOLKalbar, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Pontianak, Denie Aminuddin sempat memaparkan beberapa pandangannya terkait komposisi parlemen di Indonesia saat ini.

"Secara umum, saya perhatikan dinamika politik di Senayan ini semuanya 'Negosiasi', artinya peran politik dimainkan benar-benar oleh Pemerintah," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLKalbar, Senin siang (7/10).

Menurutnya, hal ini dikarenakan sudah memasuki masa periode kedua petahana, jadi benar-benar di susun strategi-strategi pemerintah, mengingat 'mungkin' di periode lalu ada kendala-kendala di parlemen terkait program pemerintah, sehingga diaturlah sedemikian rupa.

"Politik itu memang negosiasi, tujuannya harus sama dan program pemerintah juga dapat lancar. Namun, dampak negatifnya pasti tetap ada, karena dalam berjalannya roda pemerintah, perlu adanya penyeimbang (oposisi), agar kebijakan tidak diambil secara sewenang-wenang, sebagai fungsi kontrol sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang (UU)," jelas Praktisi Hukum ini.

Denie menekankan bahwa jangan sampai alat kontrol ini malah cenderung 'negosiable' lagi, terkait fungsi DPR sebagai fungsi Anggaran (Budgeting) dan Legislasi, pasti juga ada fungsi Kontrol.

"Jangan sampai fungsi ini justru melemah," tegasnya.

Jika kita berbicara komposisi parlemen saat ini, lanjutnya, melihat dari beberapa agenda yang sudah diputuskan, seperti pemilihan Ketua DPD-RI, Ketua DPR-RI dan MPR-RI, maka ini telah terlihat arah politik di Senayan, yakni adalah 'Negosiasi'.

"Yah, harapan pemerintah umumnya memang seperti itu, ingin legislatif mendukungnya. Tetapi terkait dampak demokrasi, tak selamanya juga yang sejalan dengan pemerintah itu tidak baik, karena kita beranggapan paling tidak ada pengawasan yang betul-betul berjalan, sebab fungsi DPR itu salah satunya adalah pengawasan, selain penganggaran dan legislasi," ungkapnya.

Ia mengatakan, jika hal itu tidak dilakukan, disinyalir akan terjadi pemerintahan yang sewenang-wenang terhadap rakyat.

"Karena hakikatnya, kebijakan yang dibuat adalah untuk rakyat itu sendiri," tukasnya. [ben]


Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 14:31:46

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 , 22:28:40

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00