Raperda Perubahan APBD Disetujui, Sekda: Cermati, Teliti Dan Awasi Pengelolaan Anggarannya

Daerah  RABU, 11 SEPTEMBER 2019 , 15:45:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

Raperda Perubahan APBD Disetujui, Sekda: Cermati, Teliti Dan Awasi Pengelolaan Anggarannya

Foto/Humas

RMOLKalbar. Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 telah disepakati dan disetujui untuk dijadikan Perda yang ditandai dengan ditandatanganinya berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD, di Ruang Balariungsari, Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (11/9).
Menurut Sekda, yang menghadiri acara tersebut mewakili Gubernur menyampaikan bahwa penyusunan rancangan perubahan APBD tersebut telah disyaratkan dalam Permendagri No. 38 Tahun 2018, yaitu dimulai dengan pembahasan RKA-SKPD, yang dilanjutkan dengan penyusunan KUA-PPAS dan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dan terlaksananya mekanisme tersebut merupakan wujud kepedulian dan kerja keras bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengimplementasikan Regulasi Peraturan Pemerintah terutama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan Visi dan Misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Sekda, pokok-pokok rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah mengalami koreksi dan pembenahan seperlunya sesuai dengan tuntutan serta aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui rapat gabungan antara Pemerintah Provinsi dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalbar.

Dari sisi Pendapatan Daerah dijelaskan bahwa untuk anggaran pendapatan pada tahun anggaran 2019 yang semula ditargetkan sebesar 5,76 Trilyun rupiah lebih, setelah dilakukan pembahasan, target tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,89 trilyun lebih.

Sekda menjelaskan, dari sisi belanja daerah, setelah dilakukan pembahasan pada rapat gabungan antara eksekutif dan legislative, anggaran belanja dalam rencana perubahan APBD tahun anggaran 2019 mengalami penambahan dari semula yang direncanakan sebesar 5,91 trilyun rupiah lebih menjadi sebesar 6,21 trilyun rupiah lebih.

Dari sisi pembiayaan daerah, lanjutnya, yang semula ditargetkan sebesar 150 milyar rupiah bertambah sebesar 214,91 milyar rupiah, atau meningkat 143,27 persen sehingga menjadi sebesar 364,91 milyar rupiah, dimana penambahan tersebut merupakan penambahan dari realisasi SILPA dari APBD tahun anggaran 2018, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 50 Milyar rupiah.

"Kepada tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta pimpinan SKPD Provinsi kalbar diharapkan untuk segera menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai dokumen teknis untuk melaksanakan dan merealisasikan kegiatan.

Kepada aparatur pengawasan pemerintah daerah, Sekda berharap agar dapat terus mencermati, meneliti dan mengawasi pengelolaan anggaran yang diperuntukkan bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar maupun pihak-pihak terkait sehingga target dan sasaran kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat terpenuhi secara efisien dan efektif.

Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Kalbar tersebut diawali dengan pendapat akhir oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar, dimana semua fraksi telah menyetujui Rancangan Perda perubahan APBD tersebut dapat menjadi Perda, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Barat dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. [ben]


Komentar Pembaca
Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 , 00:45:19

Kalimantan Timur Minta Jatah Menteri

Kalimantan Timur Minta Jatah Menteri

SENIN, 09 SEPTEMBER 2019 , 23:02:24

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00