Saleh: Fungsi MPR Tak Sekuat Dulu Lagi

Politik  SENIN, 12 AGUSTUS 2019 , 21:13:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

Saleh: Fungsi MPR Tak Sekuat Dulu Lagi

Saleh Partaonan Daulay/Net

RMOLKalbar. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, fungsi lembaga ini sekarang sudah tidak sekuat dulu lagi. Menurutnya, fungsi MPR sekarang hanya dua, yakni menggelar sidang tahunan dan melaksanakan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.
"Jadi kalau hanya itu fungsi dari MPR ini tentu sebagai lembaga tinggi negara ini sangat-sangat tidak efektif," ujar Saleh dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk Optimalisasi Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI di gedung parlemen, Jakarta, Senin (12/8).

Dilansir dari jpnn, menurutnya, yang perlu dilakukan sekarang adalah melakukan penguatan terhadap kelembagaan MPR. Cara menguatkannya adalah dengan mengembalikan lagi kewenangan-kewenangan yang dulu sudah pernah ada di MPR.

"Salah satu contoh misalnya tentang pembentukan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau haluan negara dalam bentuk garis-garis besar," ujarnya.

Saleh menambahkan, ada anggapan GBHN tidak perlu dihidupkan lagi dalam sistem kehidupan berbangsa karena sudah ada apa yang disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Saleh menerangkan, tentu ada hal yang tidak baik ketika GBHN tidak ada lagi. Dia mencontohkan, arah pembangunan nasional dari satu rezim ke rezim yang lain bisa tidak sejalan.

Ia menyebut, pada rezim Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode, tentu punya visi dan arah pembangunan sendiri.

Nah, lanjutnya, begitu digantikan pemerintahan Jokowi, pihaknya melihat tentu ada perubahan dan perbedaan yang signifikan dari arah pembangunan yang dilakukan.

Dia menambahkan zaman SBY, masih memadukan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan sumber daya manusia yang berimbang. Menurutnya, pada periode pertama pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur sangat drastis dan luar biasa. Sementara, sambungnya, pembangunan sumber daya manusianya kurang.

"Agak kurang seimbang (antara pembangunan infrastruktur dan SDM)," tegasnya.

Saleh menambahkan, bisa saja di periode kedua Jokowi nanti, apa yang dikerjakan di era 2014-2019 berubah lagi arahnya.

Saleh juga mengungkapkan, kalau GBHN dihidupkan lagi tentu arah pembangunannya sudah ada dan jelas sehingga siapa pun presidennya tetap harus mengacu ke situ.

"Karena itu, arah pembangunan kita itu menjadi satu arah," tegasnya.

Wakil ketua Komisi IX DPR ini menegaskan, GBHN itu tidak mesti mengatur hal detail. Melainkan hanya faris-garis besar atau pokok Pikirannya yang harus diikuti siapa pun presidennya maupun yang memerintah.

Saleh menuturkan, hal lain terkait optimalisasi sidang tahunan MPR, adalah perlunya penegasan TAP MPR difungsikan lagi. Dia melihat sekarang ini seakan-akan TAP-TAP MPR yang masih berlaku sudah hilang.

"Jadi, banyak yang masih berlaku tetapi sekarang tidak begitu berbunyi dibandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah," katanya.

Semestinya, terangnya, dalam sistem urutan perundang-undangan TAP MPR berada di antara UUD 1945 dan UU.

"Jadi, Pancasila, UUD 1945, TAP MPR dan baru undang-undang. Sekarang ini belum ditegaskan lagi sehingga perlu penegasan ulang. Dengan demikian MPR ini bisa jadi optimal," pungkasnya. [ben/***]


Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00