Menelisik Sejauh Mana Tindak Lanjut Dari Titik Api

Opini  JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 10:00:00 WIB

Menelisik Sejauh Mana Tindak Lanjut Dari Titik Api

Erdi/Net

RMOLKalbar. Titik api di musim kemarau ini dilaporkan selalu meningkat. Kita semua panik karena diserbu kabut asap yang masuk hingga ke dalam kamar di rumah kita.
Pemerintah yang hebat dan lahir dari system demokrasi ini pun sibuk hendak menunjukkan kepada masyarakat betapa mereka perhatian pada nasib rakyat yang terkena dampak kabut asap dengan menerjunkan aparat bersenjata hingga ke satuan pemukiman penduduk dan pelaku pembakaran lahan.

Saya ikut prihatin dengan kejadian seperti ini. Kabut asap akan tidak pernah selesai ketika persoalan dasar tidak terselesaikan. Saya mengajukan dua proposisi.

Proposisi pertama adalah kabut asap baru akan selesai ketika seluruh lahan yang ada di negeri ini telah menjadi milik korporasi. Proposisi kedua adalah hanya korporasi yang takut dan dapat diancam untuk tidak membakar, sementara rakyat kecil di desa pedalaman seakan tidak takut dengan ancaman pemerintah, karena mereka memang tidak tahu tentang ancaman itu.

Pada hari Senin pagi (5/8), jumlah titik api di Wilayah Kalbar dilaporkan BMKG Supadio mencapai 356 titik yang tersebar di beberapa kabupaten.

Titik api paling banyak dilaporkan di Kabupaten Ketapang (73 titik), Sanggau (70 titik), Kapuas Hulu (60 titik), Sintang (37 titik), Landak (35 titik), Kabupaten Kubu Raya (34 titik), Mempawah (24 titik), dan Kota Pontianak (2 titik), serta Bengkayang (11 titik). Kabupaten lain tidak disebutkan dalam laporan itu. Juga tidak dijelaskan, dimana distribusi titik api yang tertangkap radar BMKG Supadio itu.

Namun, seingat saya, sejak Kalbar menerapkan larangan membakar melalui Perda No. 6 tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, kebakaran lahan di dalam konsesi berkurang drastis (nol).

Nampaknya, perda ini perlu di-online-kan lagi agar dapat dibaca, difahami dan dilaksanakan oleh semua orang di Kalimantan Barat. Titik api yang ditemukan oleh BMKG itu juga tidak melaporkan detail (dalam atau luar konsesi).

Saya ingin, ketika menemukan titik api, tidak saja menyebut koordinat, tetapi juga menyampaikan titik api itu di luar atau di dalam konsesi! Peta konsesi dari kementerian atau dinas mestinya dipegang oleh BMKG sehingga kecanggihan satelit kita tidak hanya ada dalam cerita.

Bila tidak memungkinkan seperti itu, semua dinas, lembaga dan kementerian yang berurusan dengan peta dan pemetaan dapat dipersatukan dalam satu ruang sehingga tidak ada lagi saling sembunyi di balik kewenangan masing-masing saat melaporkan temuan titik api dari satelit mereka. [ben/***]


Dr. Erdi, M.Si
Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Tanjungpura, yang sekaligus sebagai Staf Ahli Wakil Rektor Universitas Tanjungpura Bidang Kerjasama


Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00