BPN Perkuat Sinergi Guna Meminimalisir Konflik Pertanahan

Daerah  KAMIS, 25 JULI 2019 , 12:04:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD ROKIB

BPN Perkuat Sinergi Guna Meminimalisir Konflik Pertanahan

Plt. Kakanwil BPN Kalbar, Ir. Suyus Indiyana/RMOLKalbar

RMOLKalbar. Rapat Koordinasi Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, dilaksanakan di Hotel Mercure, Kamis (25/7).
Pada kesempatan itu, Plt. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar, Ir. Suyus Indiyana menyampaikan, wilayah Kalimantan Barat lebih luas dari pulau Jawa dan Bali, dari 34 Provinsi, Kalimantan Barat merupakan wilayah terluas di Indonesia.

Ia juga menyebutkan saat ini di Kalimantan Barat banyak digunakan sebagai lahan kelapa sawit. Sedangkan, target yang dikejar ialah 1,8 juta tanah, Program tanah yang harus terdaftar di Indonesia.

"Jika target 2025 harus selesai, maka harus 300 ribuan per tahun tanah yang terdaftar. Maka perlu koordinasi kita bersama. Karna jika melihat di Negara lain, tanahnya itu sudah terdaftar semua," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLKalbar.

Reforma Agraria merupakan proses, lanjutnya, demi tercapainya akses hukum yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Suyus juga memberikan gambaran di wilayah Bandung, tanahnya yang dibangun oleh industri dan limbahnya dibuang ke sungai limbung, sehingga sungainya sangat tercemar.

"Di kalbar 1,1 juta bidang. Mulai 2015 menerbitkan 500 bidang. Sebanyak 50 persen yang telah kami dilakukan. Target di kalbar 2019, secara bidang tanah akan mengukur sebanyak 230 ribu tanah dan mulai pendataan 130 ribu bidang tanah," ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya akan memposisikan lebih banyak di Pontianak, Kubu Raya dan Mempawah, karena melihat penduduknya lebih banyak. Selain itu, Ia juga akan mengutamakan target aset-aset daerah. Karena menilai Aset pemerintahan adalah target awal dan yang utama akan dilakukan.

"Dari 173 tanah itu mendaftarkan, 100 ribu bidang. Konsolidasi dan bekerjasama dengan Pemda agar menganggarkan terkait infrastruktur. Karena Pada tahun 2020  ada sebanyak 620 ribu tanah ini adalah partisipasi dari masyarakat," jelasnya.

Dari Target 100 ribu tanah pertahun itu, Suyus menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk kepanitiaan, dan dengan dibentuknya kepanitiaan itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas di tingkat provinsi, maka perlu kerjasama, mengkoordinasikan aset pemerintah provinsi. Tujuannya untuk pemberdayaan dan meminimalkan konflik tanah.

"Di provinsi sudah dibentuk dan di kabupaten sudah dibentuk. Maka perlu dukungan dari semua stakeholder. Tujuannya agar bisa tukar data dengan Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat tidak mendaftar dua kali. Kami akan membangun sinergi dan akan mempercepat proses di Kalbar, jadi tahun depan mendaftarkan tanpa ke kantor," tandasnya. [ben]


Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00