Ombudsman: Hakim Tidak Punya Hati Nurani!

Hukum  SELASA, 23 JULI 2019 , 14:52:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

Ombudsman: Hakim Tidak Punya Hati Nurani!

Kepala Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi/RMOLKalbar

RMOLKalbar. PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalbar bersama awak media melakukan kunjungan ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, di jalan Surya, No.2a, Kelurahan Akcaya, Pontianak, Selasa pagi (23/7).
Kunjungan ini sebagai upaya menindaklanjuti hasil dari Multi Stakeholder Forum (MSF) yang digelar PLN UIW Kalbar pada (19/6) lalu, yang diantaranya tentang Penegasan Perda terkait Larangan Bermain Layangan.

Manager Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengatur Beban (UP3B) Sistem Kalbar, Ricky Faizal, mengungkapkan keresahannya terkait penggunaan kawat dalam bermain layangan.

"Kawat layangan itu sering menghantam jaringan tegangan tinggi kita, sehingga menimbulkan padam listrik," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi, mengaku geram dengan penerapan Perda Larangan Bermain Layangan yang masih kurang tegas, terutama dalam pemberian sanksi.

"Mungkin Hakim belum lihat orang mati di tengah jalan karena kelalaian bermain layangan. Hakim harus dibenahi! Jangan malah memutuskan berdasarkan pemikirannya sendiri," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLKalbar.

Agus menyampaikan bahwa Perda yang ada saat ini masih belum menimbulkan efek jera.

"Kalo seperti itu (tidak tegas), Perda yang ada jadi tidak menimbulkann efek jera. Hakim tidak punya hati nurani! Dengan berbagai macam alasan, kasianlah, apalah," ungkapnya geram.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah mengeluarkan maklumat larangan bermain layangan, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, pada Pasal 22, yang menerangkan dilarangnya bermain layangan di Kota Pontianak, kecuali ada izin khusus, seperti Layangan Hias.

Pada Perda tersebut juga dijelaskan larangan penggunaan benang yang mengandung metal ataupun benang gelasan. Bagi yang melanggar, maka akan diberikan sanksi pidana kurungan 3 bulan penjara dan denda setinggi-tingginya sebesar Rp 50 juta. [ben]


Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00