Polda Kalbar Ungkap Kasus Dugaan Tipikor Dana Bantuan Khusus Desa

Hukum  KAMIS, 11 JULI 2019 , 15:03:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD ROKIB

Polda Kalbar Ungkap Kasus Dugaan Tipikor Dana Bantuan Khusus Desa

Kombes Pol. Donny Charles Go/RMOLKalbar

RMOLKalbar. Polda Kalbar melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direktorat Reskrimsus) tangani perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran dana desa, bantuan khusus desa, dari BPKAD Kabupaten Bengkayang yang disalurkan kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.
Giat Press Release Tindak Pidana Korupsi tersebut bertempat di lantai dasar Polda Kalbar, yang dipimpin oleh Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Donny Charles Go. Dikabarkan, Kapolda Kalbar berhalangan hadir saat itu dikarenakan ada kegiatan pada saat yang bersamaan, Kamis (11/7).

Donny menerangkan, pada tanggl 29 januari 2018 pihak BPAKD Kabupaten Bengkayang telah mengumpulkan para Camat dari setiap desa yang menerima bantuan khusus. Dimana payung Hukum dari penyaluran bantuan tersebut ialah Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, untuk pembangunan fisik dan prasana Desa, dan sebagai acuannya ialah Surat keputusan Bupati Bengkayang Nomor 557 Tahun 2017.

"Ada 48 Desa di Kabupaten Bengkayang yang menerima dana hibah bantuan khusus sebanyak 20 milyar rupiah pada tahun 2017, yang digunakan untuk pembangunan fisik. Sebagaimana penyaluran, bantuan tersebut harus mengikuti prosedur payung hukum Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, dan melalui Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 577/BPKAD/2017, sebagai acuan penetapan alokasi dana," jelasnya kepada Kantor Berita RMOLKalbar.

Menurutnya, dari peraturan Bupati tersebut seharusnya mengikuti mekanisme dana hibah seperti melalui proposal dari setiap masing-masing desa, namun pada kenyataannya sudah melawan hukum yang berlaku.

"Sudah ada proses melawan hukum dari awal, khususnya dari pemanfaatan dimulai dari proposal lalu di ajukan kepada Pemda melalui Sekda. Setelah di ACC barulah bisa dimanfaatkan anggaran tersebut. Namun pada kenyataannya tidak ada proposal yang diajukan dan tidak ada anggaran yang disebutkan, tiba-tiba saja langsung dikirimkan ke masing-masing rekening Desa di akhir tahun anggaran pada 31 Desember 2017, ini baru mau digunakan pada akhir 2017. Kepala desa dikumpulkan, akan ada dana masuk ke 48 Desa dan di hari yang bersamaan dari rekening Desa berubah menjadi rekening pribadi," ungkapnya.

Sementara itu, dana yang berhasil diamankan oleh pihak Polda Kalbar sebanyak 6,9 milyar rupiah dari 23 Desa, yang dana tersebut belum diotak-atik.

"Sementara ini, dana yang berhasil kami amankan sebanyak 6,9 milyar dari 21 rekening Desa, yang mana ada 23 Rekening Desa yang masih belum dimanfaatkan dan 2 Desa masih belum ada penyitaan, kami masih mengumpulkan saksi lagi, dan penyelidikan masih mulai dari TKP dan barang bukti yang ada, belum sampai pada tersangka hanya saja menyita barang bukti menyita dari rekening dari 23 desa," bebernya.

Kemudian sejauh ini, Polda Kalbar sudah berkoordinasi kepada tim teknis dari Untan untuk melakukan audit pembangunan yang sudah dilakukan.

"Sejauh ini kami sudah koordinasi pada tim teknis ada tim gadeng dari Untan, untuk melakukan audit pembangunan yang dilakukan oleh 25 Desa. Kemudian dari hasil sementara audit tersebut memang ada kerugian negara disitu. Cuman pastinya nanti kita menunggu hasil audit dari KPK. Dengan total 11 milyar dicairkan dari oleh 25 Desa, kemudian diberikan kepada pihak ketiga yang sudah melakukan pembangunan dari 11 milyar itu dibayarkan. Dari sini sudah nampak bahwa sudah melakukan palanggaran hukum," tegasnya.

Menurut hasil hitungan dari tim teknis penyelidikan, lanjutnya, ada sekitar 7 milyar yang dapat dipertanggungjawabkan atas bukti pembangunan yang dilakukan.

"Hasil dari tim teknis 7 milyar kurang lebih yang bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti pembangunan yang sudah ada. Namun ini bukan angka mati, karena ada bangunan yang sudah dibangun dari sebelum-sebelum tahun 2017. Kalau ini dianggap bagian dari proses pembangunan yang digunakan bantuan dana hibah maka kerugiannya bisa bertambah," tukasnya. [ben]


Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00