Minim Kontribusi Pertambangan, Sutarmidji Pertanyakan Peran Pengawasan Inspektur Tambang Dan Dinas ESDM

Ekbis  SELASA, 25 JUNI 2019 , 13:49:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

Minim Kontribusi Pertambangan, Sutarmidji Pertanyakan Peran Pengawasan Inspektur Tambang Dan Dinas ESDM

Sutarmidji/RMOLKalbar

RMOLKalbar. Praktik-praktik eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Barat dinilai masih amburadul, khususnya pertambangan bauksit. Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyebut, selama ini keberadaan perusahaan pertambangan tidak menguntungkan daerah. Sebaliknya, daerah harus menanggung semua dampaknya.
Para pemilik perusahaan semuanya berasal dari luar daerah. Timbal balik dari apa yang sudah dieksploitasi dari alam Kalbar tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Selain itu, kontribusi perusahaan pertambangan terhadap daerah ini juga dinilai sangat minim. Bahkan, untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan saja, semuanya terdaftar di pusat (Jakarta).

"NPWP tidak di Kalbar. Dinas (ESDM Kalbar) sudah saya bilang jangan proses sebelum NPWP-nya pindah ke Kalbar, (tetapi) tidak peduli juga. Mengapa? (Karena) gubernur kadang kalau tidak minta tembusan (izin tambang), tidak diberi tembusan," ujarnya.

Sementara ketika terjadi permasalahan, justru gubernur sebagai kepala daerahlah yang harus mempertanggungjawabkannya. Jika sampai mendapat teguran dari pemerintah pusat akibat masalah ini, ia memastikan bakal menegur balik. Sebab pusat yang mengeluarkan kebijakan kuota dan tak pernah berkoordinasi dengan gubernur.

"Kan Anda (pusat) yang memberi kuota, bukan saya. Ketika Anda memberi kuota, pernah tidak bilang ke saya, kan tidak. Kenapa ketika salah, kami yang disalahkan? Tidak bisa! Saya akan bilang begitu," sebutnya.

Sutarmidji lantas menghitung relatif kecilnya penerimaan negara dari ekspor bahan mentah bauksit. Dari harga bauksit 40 dollar AS per ton, negara hanya mendapat 10 persen.

Ia menghitung total kontribusinya dari seluruh kabupaten/kota se-Kalbar dalam satu tahun hanya sekitar Rp100-140 miliar. Sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah uang yang dinikmati perusahaan.

Dari kuota ekspor 12 juta ton itu misalnya. Totalnya bisa mencapai sekitar 500 jutaan dollar AS (dikalikan harga per ton 40 dolar). Jika bagi hasil hanya 10 persen, artinya negara hanya mendapat sekitar 50 juta dollar.

"Lalu, berapa biaya untuk mengembalikan lingkungan rusak yang harus dibayar? Tidak akan terhitung. Tidak akan mampu kita," terangnya.

Sutarmidji lantas mempertanyakan peran inspektur tambang dari pusat dan pihak terkait di Dinas ESDM yang selama ini berfungsi melakukan pengawasan. Jika inspektur tambang justru menjadi penyebab kerusakan lingkungan, ia sendiri yang akan mengembalikannya ke pusat.

Intinya pemprov akan melakukan kajian mendalam terhadap praktik pertambangan yang ada. Sebab, ia melihat keberadaan tambang dari sisi lingkungan sudah sangat membahayakan, bahkan tidak terkontrol. [ben]

Komentar Pembaca
Bunga untuk Veronica Tan

Bunga untuk Veronica Tan

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 17:00:04

Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00