Manfaat Kebijakan Zonasi Untuk Siapa?

Pendidikan  SENIN, 24 JUNI 2019 , 15:23:00 WIB

Manfaat Kebijakan Zonasi Untuk Siapa?

Ilustrasi/Net

RMOLKalbar. Zonasi merupakan salah satu kebijakan terbaik di era Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Mendikbud Muhadjir Effendi, namun sayangnya di nodai dengan revisi penerimaan jalur prestasi menjadi 15 persen.
Hal ini lagi-lagi menunjukkan sikap tidak konsisten pemerintah, dan pemerintah kalah dengan desakan publik.


Mengapa zonasi kami katakan berkeadilan?

Karena melalui zonasi pemerintah mengamalkan Sila ke-2 Pancasila, yaitu 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'. Hal ini mewajibkan negara untuk mengakui dan memberikan kesetaraan hak bagi semua rakyat Indonesia.

Kesetaraan hak yang wajib diberikan negara salah satunya adalah dalam pelayanan publik, harus mendapat perlakuan yang sama bagi setiap warga negara, setara dan adil.

Sekolah Negeri merupakan bentuk lain pelayanan publik yang diberikan pemerintah atau negara, sehingga pelabelan sekolah negeri unggulan dan favorit memang selayaknya dihilangkan.

Pelebelan tersebut seringkali disalahgunakan di lapangan, sehingga sekolah yang dengan label favorit atau unggulan sering kali mendapat akses dan bantuan pemerintah lebih besar, dan tidak berkeadilan karena sekolah tersebut tidak bisa di akses dan dinikmati langsung oleh siswa/siswi di sekitar sekolah unggulan tersebut.

Jadi, konsep berkeadilan yang kami maksud adalah proses mendapat mutu pendidikan yang sama dimanapun berada.

Memang melalui zonasi, akses pendidikan dibatasi kewilayahan, dan terkesan tidak adil disana, hal ini muncul karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum mampu membuat semua sekolah sama mutunya, pelayanan dan perlakuannya, disanalah muaranya muncul ketidakadilan ini.

Mengutip tulisan Budi Setiawan, 'Bayangkan anak di kawasan kumuh Jatinegara bisa masuk SMA 54 yang favorit itu. Atau anak-anak di kawasan bantaran sungai Manggarai bisa masuk SMA 68. Atau anak Babakan Ngantai masuk SMA 13 di Jakarta Utara. Dan anak-anak miskin dengan NEM rendah lainnya, bisa masuk ke sekolah favorit yang sebelumnya cuma mimpi belaka. Yang tadinya cuma lewat dengan hati iri'.

Lalu, berdasarkan kutipan pernyataan dari Ketum IGI MRR, 'Pimpinan daerah yang menolak zonasi adalah pimpinan daerah yang membiarkan mereka yang bodoh tetap bodoh, mereka yang nakal tetap nakal, mereka yang tak terurus tetap tak terurus, dan hanya ingin mencerdaskan yang cerdas, membuat pintar yang sudah pintar, membuat baik yang sudah baik, dan membuat mapan yang sudah mapan'.


Bergotong-Royong

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Masyarakat, Pemerintah, serta Dunia Usaha dan Industri. Dengan Zonasi pada PPDB ini, maka pemerintah mendesak keterlibatan masyarakat setempat untuk lebih peduli dengan sekolah disekitarnya, sehingga pemenuhan mutu semakin cepat terwujud. Karena ketidakperdulian masyarakat sekitar akan berakibat langsung terhadap mutu sekolah diwilayahnya menjadi rendah. Hal ini memaksa masyarakat untuk terlibat dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengevalusi pemenuhan mutu pendidikan di wilayahnya.


Menghilangkan Kategori dan Klasterisasi di Pendidikan

Kategorisasi dan Klasterisasi Pendidikan melalui sekolah unggulan dan favorit hanya melahirkan kesenjangan di masyarakat dengan melahirkan kelas-kelas masyarakat tertentu, secara langsung melahirkan kelas priyayi atau pribumi.


Pemerataan Mutu Pendidikan

Zonasi PPDB Mendesak Pemda melalui urusan pendidikan untuk segera meratakan pembangunan pendidikan, hal ini bisa melalui intervensi yang sangat kuat karena dorongan masyarakat.

Ini membuat pemerintah daerah melalui legislatif maupun eksekutif, melalui urusan pendidikan dan fungsi pendidikan, tidak bisa lagi setengah hati dalam hal pemenuhan mutu pendidikan.

Ancamannya adalah ketidakberpihakan masyarakat dalam pemilu 5 tahunan jika mutu pendidikan diwilayah tersebut masih rendah.


Mendeteksi Dini Siswa Putus Sekolah

Menghitung APK dan APM di wilayah atau di satu zona, akan lebih mudah dan lebih valid. Siswa yang putus sekolah akan mudah terdeteksi karena kenaikan jenjang siswa ke jejang yang lebih tinggi masih terjadi dalam satu zona.

Selanjutnya, melalui zonasi PPDB akan memudahkan siswa untuk berpindah jalur pendidikan dari formal ke nonformal atau informal atau sebaliknya.

Tentunya, melalui zonasi memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan pemerintah agar tepat sasaran dan memudahkan dalam melakukan pengawasan. [ben/***]


Dodi Iswanto, M.Pd
Penulis adalah seorang Pegiat Pendidikan sekaligus selaku Ketua Wilayah IGI Kalbar



Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00