Kecewa Dengan Pemaparan Saksi 02 Di Sidang MK

Politik  JUM'AT, 21 JUNI 2019 , 11:00:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

Kecewa Dengan Pemaparan Saksi 02 Di Sidang MK

Sy. Yusmayudi Yusuf/RMOLKalbar

RMOLKalbar. Relawan Ganti Presiden (RGP) Kalbar optimis dengan 15 tuntutan yang diajukan kuasa hukum BPN di sidang MK, yang memakan waktu 20 jam, dengan menghadirkan 14 orang saksi dari 15 orang yang akan dihadirkan, serta 2 orang dari keterangan ahli.
Namun, Ketua RGP Kalbar Sy. Yusmayudi Yusuf turut menyayangkan, mungkin juga mewakili sebagian besar relawan Prabowo-Sandi di Kalbar, yang sangat kecewa dengan saksi yang hadir di sidang MK tersebut, karena tidak pada subtansinya dan tidak mengena, serta materi persidangan dengan saksi kurang nyambung.

Contohnya, lanjut Yusmayudi, ada beberapa hal yang termasuk kejadian di TPS Panglima Aim, itu sudah diatasi oleh panwaslu, dan menurut kami ketika sudah diatasi oleh panwaslu maka permasalahannya sudah teratasi, mengapa harus diangkat lagi?

"Saya rasa masih banyak kecurangan-kecurangan yang bisa diangkat di Kalimantan Barat," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLKalbar, Kamis malam (20/6).

Yang kedua, sambungnya, mengapa dalam penunjukan saksi BPN di MK tidak melibatkan atau berkoordinasi dengan Badan Pemenangan Propinsi (BPP)? Sedangkan kita ketahui bersama bahwa BPP adalah perpanjangan tangan dari BPN, serta saksi yang tampil di saat perhitungan suara dari tingkat kecamatan serta provinsi justru tidak terlibat.

"Kawan-kawan yang telah lelah itu, mereka menjaga betul-betul suara dari TPS hingga tingkat provinsi. Yang merasakan betul, tahu situasi dan kondisi pada saat pemungutan suara," bebernya.

Yusmayudi mengakui bahwa pihaknya tidak tahu bagaimana cara BPN melakukan pengambilan saksi dalam persidangan, tapi kalau dilihat dari latar belakang saksi, terutama yang berasal dari Kalimantan Barat, itu hanya unsur Sekber, namun mengapa tidak melibatkan Badan Pemenangan Provinsi (BPP) dalam sidang di MK?

"Kita para relawan yang terkumpul di Kalbar, yang dimana kurang lebih sebanyak 30 organisasi relawan, selama ini kita selalu berkoordinasi dengan Badan Pemenangan Provinsi, karena sesuai dengan tupoksinya," terangnya.

Bahkan, lanjutnya, sewaktu sidang pleno di kecamatan sampai tingkat provinsi, itu yang mengeluarkan mandat saksi dalam pleno adalah Badan Pemenangan Provinsi dan Badan Pemenangan Daerah untuk kabupaten/kota.

Saat ditanyakan tentang ada atau tidaknya BPP merekomendasikan saksi untuk diajukan sebagai saksi di MK, Yusmayudi menerangkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada.

Terkait saksi yang mengaku berasal dari Kalbar, yang telah memberikan kesaksiannya di MK, Yusmayudi menyatakan bahwa hal tersebut diluar dari sepengetahuan kami dari para relawan. Saat pihaknya mengkonfirmasi kepada BPP, mereka juga tidak mengetahui terkait hal tersebut.

"Tiba-tiba di media, malah yang tampil Ibu Risda, sedangkan ibu Risda itu bukan warga Pontianak, Kalimantan Barat. Hanya mungkin pernah lahir dan bergaul di Kalimantan barat, sedangkan beliau aslinya tinggal di Jakarta, bagaimana bisa tahu persis tentang persoalan di Kalimantan Barat?," paparnya.

Yusmayudi yang kala itu mewakili relawan Prabowo-Sandi berharap dan tetap berpikir positif, serta mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh tim kuasa hukum BPN, agar bisa menunjukan fakta-fakta validitas yang betul-betul dengan data yang ada.

"Sebelum terlambat, kami juga mengharapkan untuk dalam penyusunan data-data tersebut, alangkah lebih bijak jika berkoordinasi dahulu dengan Badan Pemenangan Provinsi (BPP), karena BPP notabene adalah perpanjangan tangan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN)," tukasnya. [ben]


Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00