Kuasa Hukum KPU: Tautan Berita Media Daring Tidak Bisa Dijadikan Bukti

Politik  SELASA, 18 JUNI 2019 , 13:01:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

Kuasa Hukum KPU: Tautan Berita Media Daring Tidak Bisa Dijadikan Bukti

Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin/Net

RMOLKalbar. Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai tautan berita media daring tidak bisa dijadikan alat bukti untuk sidang sengketa hasil Pilpres 2019.
Penilaian itu disampaikan KPU dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Anggota tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin menyebutkan, terdapat dua pasal yang tidak memungkinkan tautan berita menjadi alat bukti sidang sengketa Pilpres 2019.

Ali mengacu Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018, khusus untuk pasal 36, alat bukti sengketa pilpres meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, ahli, keterangan para pihak, petunjuk hakim dan alat bukti lain yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa.

"Tuntutan pemohon yang meminta mahkamah menggunakan tautan berita sebagai dasar penyelesaian perkara di MK merupakan pelanggaran terhadap tata beracara dalam persidangan yang harus merujuk pada alat bukti surat dan keterangan saksi," ujarnya.

Selain itu, Ali juga mengacu pada keputusan Bawaslu dalam sidang pelanggaran administrasi pemilu. Dalam sidang itu, Bawaslu menyatakan tautan berita daring tidak bisa disematkan sebagai alat bukti.

"Hasil mencetak berita daring bukan dokumen resmi yang bisa menjadi rujukan dalam pembuktian suatu perkara," ucapnya.

Atas hal itu, dia berharap MK menolak penggunaan tautan berita media daring untuk sidang sengketa Pilpres 2019. Sebab, alat bukti yang bisa dipakai yakni berupa surat dan tulisan.

"Jadi, dengan demikian alat bukti yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat," ungkapnya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum paslon 02 menyampaikan pokok permohonan dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di MK, Jakarta Pusat.

Dalam permohonan itu, mereka memasukkan tautan berita media daring yang berkaitan dengan kecurangan di Pilpres 2019.

"Terkait tautan berita yang banyak didiskusikan, kami mengambilnya dari media-media massa utama yang tidak diragukan kredibilitasnya," kata anggota tim kuasa hukum paslon 02 Denny Indrayana di dalam ruang sidang, Jumat (14/6) lalu.

Denny beralasan tautan berita media daring bisa dijadikan bukti dalam persidangan PHPU Pilpres 2019. Dia lantas merujuk Pasal 36 ayat 1 UU MK atas kemungkinan menggunakan tautan berita sebagai alat bukti. [ben]


Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00