UU 23 Tahun 2004 Bikin Rumit Tata Kelola Perbatasan

Daerah  RABU, 22 MEI 2019 , 10:49:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

UU 23 Tahun 2004 Bikin Rumit Tata Kelola Perbatasan

Foto/RMOLKalbar

RMOLKalbar. Dalam pandangan Komite I DPD RI, masalah implementasi UU Nomor 43 tahun 2008 tidak terlepas dari tumpang tindih regulasi yang ada selama ini.
Undang-Undang ini sejatinya menjadi satu-satunya undang-undang yang bisa menggabungkan paling minim 3 (tiga) undang-undang yaitu Undang Undang Perairan No. 6 Tahun 1996, Undang-Undang Zona Eksklusif Indonesia No. 5 Tahun 1983 dan Undang-Undang Landas Kontinen Nomor 1 Tahun 1973.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 belum cukup menciptakan ruang untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, pulau-pulau kecildan terpencil dan daerah laut mulai dari perairan pedalaman sampai pada laut lepas.

"Diluar ketiga UU tersebut diatas, masalah tata kelola perbatasan bertambah rumit ketika tahun 2014 lahir lagi UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang justru menciptakan masalah baru karena menarik sebagian kewenangan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota ke Provinsi dan ke Pusat," kata Bhenny Rhamdani saat kunker di Provinsi Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (21/5).

Dikatakannya, polemik kewenangan ini berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan. Mengacu pada pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014, menunjukan bahwa realitas daerah-daerah perbatasan di Indonesia saat ini masih merupakan daerah miskin dan terbelakang. Hal ini dapat dilihat t dari data daerah tertinggal tahun 2015, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, yaitu dari 541 kabupaten/kota di seluruh Indonesia terdapat 122 (22,55 persen) kabupaten tertinggal, 20 diantaranya merupakan kabupaten perbatasan (16,4%) dari kabupaten tertinggal. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pengelolaan keamanan perbatasan telah menjadi tema penting bagi pemerintahan saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Visi dan Misi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dengan Nawacitanya yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan' sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yakni adanya kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

"Atas dasar realitas politik, kesenjangan sosial, ekonomi, kemananan dan pertahanan di wilayah-wilayah perbatasan, Komite I DPD RI memandang perlunya revisi atas UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kami mencatat ada 7 isu strategis yang perlu dituangkan kedalam perubahan UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah Negara," ujarnya.

Ketujuh isu strategis tersebut telah diuji melalui studi empirik oleh Komite DPD RI di UGM Yogyakarta dan ITB Bandung yang sudah kami lakukan sebelum pelaksanaan Kunjungan Kerja ini. Ketujuh isu strategis tersebut antara lain: 1. Batas fisik wilayah Negara; 2. Pengawasan Perbatasan; 3. Pengelolaan Wilayah Negara; 4. Tumpang tindih regulasi yang mengatur tentang wilayah negara,  5. Konflik kewenangan; 6. Pengelolaan wilayah negara cenderung dilaksanakan secara sektoral: 7. Bias pembagian wilayah Negara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan mengatakan, sebagai konsekuensi wilayah Provinsi Kalbar berbatasan darat langsung dengan negara bagian Sarawak-Malaysia. Kawasan perbatasan darat Kalbar yang dibangun dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan akan memberikan dampak positif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dan meningkatkan perekonomian daerah umumnya.

Walaupun demikian, rentang wilayah perbatasan darat yang dimiliki perlu mendapat perhatian oleh semua pihak mengingat kawasan perbatasan menyimpan potensi negatif timbulnya ancaman non-tradisional maupun kejahatan transnasional berupa penyelundupan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan tenaga kerja illegal. Pemprov Kalbar selalu berupaya untuk mengatasi munculnya potensi negatif dan mengupayakan penyelesaiannya apabila telah terjadi.

"Menghadapi potensi negatif di kawasan perbatasan, pencegahan dan penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh baik dari organisasi perangkat daerah Provinsi Kalbar, Pemkab, maupun instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya serta peran serta masyarakat khususnya yang berada di kawasan perbatasan," kata H. Ria Norsan.

Menurutnya, Kalimantan Barat terdapat 5 (Lima) Pos Untas Batas Negara (PLBN) telah dibangun dan diresmikan 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau Terpadu dl Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Terpadu Aruk di Kabupaten Sambas.

Sedangkan 2 (dua) Batas Negara (PLBN) dalam Proses, yaitu Pos Untas Batas Negara (PLBN) Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan Pos Untas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sei Kellk dl Kabupaten Sintang. Sebagal wllayah yang memillkl perbatasan darat langsung dengan negara tetangga, pengelolaan kawasaan perbatasan apablla dlkelola dengan baik tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Barat, dan sebaliknya kawasan perbatasan akan memberikan dampak negatif jika tidak dimanfaatkan secara bijak. [ben]


Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00