Sutarmidji Minta SKPD Perbaiki Pelayanan Publik, Jika Tidak Diperbaiki Kepala SKPD Bakal Diganti

Daerah  SABTU, 12 JANUARI 2019 , 22:50:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

Sutarmidji Minta SKPD Perbaiki Pelayanan Publik, Jika Tidak Diperbaiki Kepala SKPD Bakal Diganti

H. Sutarmdiji/Humas

RMOLKalbar. Seiring dikeluarkannya nilai kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi maka Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji mendesak untuk SKPD segera memebenahi pelayanan publik tersebut.
Saya pastikan ini mereka tidak mempunyai SOP, dari setiap item produk layanan tidak ada SOP. Kalo ada dia (SKPD_red) tidak begini di zona kuning dan merah. Saya melihat tidak ada kepedulian dari kepala SKPD dalam pelayanan publik itu,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji saat diwawancari di ruang kerjanya, Jum’at (11/1).

Ia pun memberikan gambaran SKPD yang tidak memiliki SOP yaitu SKPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Kalbar yang mana penilainnya sangat rendah dari Ombudsman di bawah rata-rata SKPD lainnya.

Contoh di PUPR item rekomendasi teknis ijin penggunaan dan pengusahaan air permukaan, apa sih yang membuat susah ini sebenarnya ijin yang diajukan pun sangat mudah dan waktunya pun satu jam sudah selesai kok. Jadi standard layanan apa dan tarifnya berapa, syaratnya apa saja dan waktu pengajuan ini berapa lama, itu harus dipampang (diumumkan_red) saat pengajuan di kantornya. Kalo ngak buat secara online saja kan itu mudah,” tuturnya.

Gubernur sudah memberitahukan kepada kepala SKPD yang mendapatkan nilai rendah dari Ombudsman untuk segera memperbaiki layanan publiknya dan dirinya pun memberikan tengang waktu perbaikan.

Saya berikan mereka (Kepala SKPD_red) waktu untuk memperbaiki selama empat bulan, kalo saya turun tangani itu bisa satu bulan saja sudah selesai dan nilai kepatuhan pelayanan public bisa nilainya diatas 80. kalo itu juga tidak bisa tangani untuk apa kita pertahankan mereka (Kepala SKPD_red), berarti mereka (Kepala SKPD_red) tidak bisa kerja,” tegasnya.

Lanjutnya, nilai kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kalbar, bukan penilaian dari dirinya sendiri.

"Kinerja SKPD atau OPD itu dinilai dari kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, makanya dalam aturannya itu sudah dijelaskan jika Kepala SKPD yang menjabat dua tahun akan dievaluasi, bisa disitu lanjut kalo tidak bisa berhenti. Kita akan lakukan Open Bidding lagi, ini aturan yang menjelaskan bukan saya,” ujarnya.

H. Sutarmidji memberikan aspresiasi kepada DPM-PTSP yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat cukup baik, namun meskipun demikian dirinya akan melakukan pengawasan juga untuk kinerja DPM-PTSP kedepannya.

DPM-PTSP itu layanannya banyak kenapa dia (DPM-PTSP_red) bisa hijau, ada 22 jenis layanan mereka bisa di zona hijau dengan nilainya antara 91 sampai 97 dan itemnya kurang lebih dengan layanan SKPD lainnya, karena mereka mau belajar demi pelayanan maksimal kepada masyarakat,” kata H. Sutarmdiji.

Tak hanya itu saja, kepada seluruh masyarakat Kalbar untuk melakukan pengawasan di jajaran pemerintah Provinsi Kalbar baik di Kabupaten dan Kota yang ada di Kalbar guna meningkatkan pelayanan publik.

Semua perijinan itu harus terintegrasi dan saya minta masyarakat kalbar untuk melakukan pengawasan,” pungkasnya. [rah]  

Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00