LPS Kembali Edukasi Program Penjaminan Simpanan Di Kalimantan Barat

Nusantara  KAMIS, 06 DESEMBER 2018 , 17:53:00 WIB | LAPORAN: BENY KAWISTORO

LPS Kembali Edukasi Program Penjaminan Simpanan Di Kalimantan Barat

LPS/RMOLKalbar

RMOLKalbar. Sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap  lembaga perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali menggelar serangkaian kegiatan  sosialisasi dan edukasi di Kalimantan Barat antara lain melalui workshop media, talkshow radio dan kuliah umum di Universitas Tanjungpura, Pontianak.
Melalui kegiatan ini, LPS ingin memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program  penjaminan  simpanan di bank guna mendukung terciptanya stabilitas sistem perbankan yang merupakan modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi.

"Masyarakat akan merasa aman, tenang, dan pasti terhadap perbankan kalau mereka tahu bahwa ada program  penjaminan simpanan dan memahami mengenai aturannya. Sehingga masyarakat tetap percaya dan terus menyimpan dananya dilembaga perbankan sebagai urat nadi perekonomian yang nantinya akan disalurkan oleh perbankan dalam  bentuk kredit mendukung  pembiayaan atau kredit  usaha produktif dan bahkan pembangunan infrastruktur. Perbankan dan  keuangan yang stabil adalah modal yang penting dalam  pembangunan ekonomi nasional,"kata  Beko Setiawan, Direktur Group Peraturan LPS, pada media workshop yang diselenggarakan LPS di Mercure Hotel,Pontianak, Kamis (6/12).

Selain sebagai sarana membangun silaturahmi, melalui media workshop ini, LPS juga menyampaikan pesan kepada masyarakat dan mengingatkan kembali peran dan fungsi LPS  sebagai salah satu lembaga regulator keuangan di Indonesia, bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan RI. LPS adalah lembaga pemerintah yang  bersifat independen memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan penjaminan simpanan dibank,  melakukan penanganan terhadap bank gagal (resolusi bank) dan turut serta dalam menjaga stabilitas sistem  keuangan di Indonesia. LPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan  saat ini hanya berkedudukan di Ibukota Jakarta, tidak memiliki jaringan kantor perwakilan di daerah.

Pendirian LPS di latar belakangi oleh krisis moneter tahun 1997/1998. Pada saat itu, pemerintah menerapkan blanket guarantee atau penjaminan menyeluruh dimana kebijakan tersebut  membebani APBN dan menimbulkan potensi moral hazard dari para pengelola bank. Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang No.24 tahun 2004,  tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan LPS mulai beroperasi setahun kemudian (22 September 2005)," terang Beko.

Tahun 2016 lalu, Pemerintah RI dan DPR mengesahkan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dimana dalam UU  tersebut, LPS mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain tambahan cara atau instrumen dalam  melakukan resolusi bank, alternatif  pendanaan melalui penerbitan surat berharga (obligasi) dan LPS sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Program  Restrukturisasi Perbankan (PRP) ketika terjadi krisis yang ditetapkan oleh Presiden.

Sesuai UU LPS, semua bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank pemerintah/BUMN, bank  swasta, bankdaerah/BPD, bank asing atau campuran, dan bank perkreditan rakyat (BPR) wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Hingga Oktober 2018, jumlah bank umum  (bank BUMN, bank  swasta, bankasing/campuran, bankdaerah) sebanyak 115 bank, dan jumlah BPR/BPRS mencapai  1.774 bank. Jumlah rekening bank umum, per Oktober 2018, mencapai 268.699.387 rekening dengan totalnya mencapai Rp5.645triliun.

LPS selalu mengingatkan kepada masyarakat yang merupakan nasabah bank untuk memperhatikan  ketentuan penjaminan simpanan. Batas penjaminan simpanan saat ini adalah Rp2miliar per  nasabah perbank. Nasabah juga harus memperhatikan persyaratan simpanan yang layak bayar  ketika terjadi klaim  penjaminan atau yang dikenal dengan syarat3T, yaitu, pertama, Tercatat di  pembukuan bank sehingga nasabah harus memastikan bahwa setoran dananya benar-benar  tercatat dibank. Kedua, Tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan, dimana bunga  penjaminan yang berlaku saat ini adalah 6,75% untuk di bank umum, dan 9,25% untuk di BPR.  Jumlah bank gagal yang pernah ditangani LPS sejak 2005 sebanyak 92 bank, dimana 91 bank, di likuidasi, dan 1 bank di selamatkan. [rah]



Komentar Pembaca
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

SELASA, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00