Mahasiswa Adakan Empat Tuntutan Ke Pemerintah

Ragam  MINGGU, 25 NOVEMBER 2018 , 01:07:00 WIB | LAPORAN: MULYADI AR

Mahasiswa Adakan Empat Tuntutan Ke Pemerintah

Foto/RMOLKalbar

RMOLKalbar. Jika tuntutan yang disampaikan oleh Forum Mahasiswa Kabupaten Melawi tidak digubris oleh pihak Eksekutif dan legislatif, mahasiswa siap turun ke jalan.
Hal itu disampaikan oleh koordinator aksi, Maia Putri saat menggelar jumpa pers di Asrama Mahasiswa Kabupaten Melawi Kota Pontianak pada Sabtu (24/11)

"Konferensi pers ini adalah langkah awal yang kita lakukan, agar pejabat yang di Melawi bisa mempersiapkan diri dan lebih serius lagi dalam waktu enam hari ini," ujar Maia.

Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Melawi, Dwi Suprihadi menambahkan, bahwa mereka berharap agar segera ada tindak lanjut dari pemerintah terkait.

"Pemerintah harus mendengar aspirasi dari kami, karena kami menyuarakan aspirasi masyarakat Melawi dan kami sangat yakin bahwa apa yang kami sampaikan ini akan didengar," ungkap Wahyu, sebagai perwakilan yang hadir dalam konferensi tersebut.

Apabila poin yang mereka sampaikan tidak dipenuhi, maka menurut Wahyu baik pihak legislatif maupun eksekutif harus menaati konsekuensinya.

"Kami akan terus mengawal permasalahan yang ada dan kami akan mengumpulkan masa dan mengerahkan masa sebanyak-banyaknya untuk turun ke jalan, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Melawi," imbuh Wahyu.

Adapun empat poin pernyataan sikap yang disampaikan adalah:

1. Mendesak DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi untuk segera menyelesaikan masalah APBD Kabupaten Melawi.

2. Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam persoalan APBD dengan mengesampingkan kepentingan dan ego kelompok.

3. Mahasiswa meminta penegakan hukum apabila apabila ditemukan pihak yang terbukti bersalah dalam keterlambatan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat.

Terakhir, point keempat mereka meminta agar DPRD dan Pemda Melawi mewujudkan tata kelola pemerintah yang sinergi antar eksekutif dan legislatif. [mul]

Komentar Pembaca
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

SELASA, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00