Pemaksaan Sistem Demokrasi Dinilai Akan Timbulkan Kontraksi

Politik  SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 18:01:00 WIB | LAPORAN: ORIZA SURBAKTI

Pemaksaan Sistem Demokrasi Dinilai Akan Timbulkan Kontraksi

Ahmad Basarah/RMOLKalbar

RMOLKalbar. Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah menegaskan, sistem  demokrasi liberal cenderung dimanfaatkan untuk saling caci-maki antar tokoh. Menurutnya, bila sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tersebut dipaksakan, akan menimbulkan kontraksi sosial.
"Apa yang ingin saya katakan dari penjajahan dalam bentuk baru? Yaitu  satu sistem yang dipraktikkan sebuah bangsa dimana sistem itu ketika tidak sesuai dengan kepribadiannya akan menimbulkan kontraksi-kontraksi sosial politik dan lainnya," ujar Basarah pada diskusi Empat Pilar MPR RI bertema "Memaknai Perjuangan Pahlawan Nasional" di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11).

Politisi PDI Perjuangan ini pun mengungkapkan, sistem demokrasi
yang dipaksakan itu sistem yang tidak sesuai atau tidak cocok untuk bangsa Indonesia sekarang dipraktikkan kembali, sistem demokrasi liberal kemudian menjadi ruang bagi ekspresi siapapun untuk menunjukkan pendapatnya, kepentingan, dan sebagainya yang akhirnya cenderung menimbulkan suasana yang kurang kondusif.

"Ketika kalau Demokrasi liberal ini dimanfaatkan untuk saling caci mencaci di antara tokoh bangsa kita," sambung Basarah.

Alhasil, kata dia lagi akhirnya ruang publik diwarnai wacana-wacana yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh bangsa, dalam konteks menjaga kebersatuan bangsa Indonesia.

"Tetapi kemudian dia (sistem demokrasi liberal-red) seakan-akan menjadi satu yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Caci maki di antara pemimpian, dialek tokoh bangsa saling menjelekkan, saling menghina seolah-olah satu hal yang lumrah, yang sebenarnya bukan kepribadian bangsa Indonesia," urai Basarah.

Sehingga, lanjut dia, karena itu mengambil hikmah dari kepahlawanan kita pada era reformasi saat ini adalah kita harus menyadari upaya politik  devide et impera jilid ketiga, jilid pertama jaman kolonial, jilid kedua dalam demokrasi parlementer.

"Nah jangan sampai politik devide et impera di jilid ketiga ini yang sudah diberikan fasilitas yang sangat memadai, yaitu fasilitas untuk melakukan ahli fitnah waljamaah begitu, dengan pesawat gawai, pesawat gawai itu kita jadikan sarana ahli fitnah waljamaah hanya dengan dua jempol kita bisa menyebarkan hoaks fitnah, menyebarkan permusuhan," cetus Basarah. [rah]

Komentar Pembaca
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

SELASA, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00