Kompleksitas Masalah Kependudukan Indonesia

Nusantara  KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 , 19:31:00 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA WAHANPUTRA

Kompleksitas Masalah Kependudukan Indonesia

Ilustrasi/Net

RMOLKalbar. Persoalan kependudukan di Indonesia sangat kompleks, ditandai dengan tingginya laju pertumbuhan namun rendahnya kualitas hidup dan tidak meratanya penyebaran penduduk. Padahal, dinamika kependudukan dan proses pembangunan memiliki keterkaitan karena manusia merupakan subjek dan objek dalam pembangunan.
Karena itu, aspek-aspek dinamika kependudukan harus menjadi bagian integral dari perumusan berbagai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang efektif dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Adapun aspek-aspek dinamika kependudukan dimaksud telah dijabarkan dalam Rancang Induk Pembangunan Kependudukan yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang menjabarkan pembangunan kependudukan ke dalam 5 bidang, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

"Sebelumnya kita telah memiliki proyeksi penduduk tahun 2010-2035 yang didasarkan atas data Sensus Penduduk 2010, namun baru-baru ini telah diluncurkan pula Proyeksi Penduduk tahun 2015-2045 yang didasarkan atas data SUPAS 2015. Akan tetapi, proyeksi tersebut memiliki perbedaan yang signifikan terutama dalam memperkirakan bonus demografi yang terjadi di Indonesia," ujar Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dwi Listyawardi dalam seminar Implikasi Proyeksi Penduduk Terhadap Perencanaan Pembangunan di Hotel Savero, Margonda, Depok, Kamis (8/11).

Berdasarkan Proyeksi Penduduk yang diajukan oleh United Nation (UN), di mana rasio ketergantungan di bawah angka 50 baru akan selesai sekitar 2045-2050. "Penting sekali bagi kita untuk dapat merumuskan titik temu dari berbagai skenario proyeksi penduduk tersebut," tuturnya.

Menurut Dwi, hal ini patut mendapat perhatian karena proyeksi penduduk digunakan sebagai landasan dalam menyusun rencana target pembangunan ke depan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
 Dengan diluncurkannya Proyeksi Penduduk Indonesia oleh BPS, Bappenas dan UNFPA pada September 2018, yang disusun berdasarkan hasil Survei Penduduk antar Sensus 2015 diharapkan akan muncul angka baru ratio ketergantungan.

"Menurut proyeksi ini, periode bonus demografi akan berakhir pada sekitar 2035-2040 dan tidak terjadi secara serempak di seluruh Indonesia. Masing-masing provinsi akan mengalami periode bonus yang berbeda. Proyeksi Penduduk dari BPS, Bappenas, UNFPA memberikan proyeksi untuk 34 provinsi di Indonesia," katanya.

Selain Dwi, seminar yang digelar BKKBN ini turut dihadiri Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi (IPADI) di tingkat pusat dan daerah. Adanya kegiatan ini bertujuan agar tersosialisasikan proyek asumsi dan hasil dari masing-masing versi tingkat nasional dan provinsi, tersosialisasikan konsekuensi masing-masing proyeksi terhadap perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, serta tersosialisasikan implikasi bonus demografi pada tataran keluarga.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendapatkan berbagai masukan dan ide dari para narasumber dan peserta mengenai isu-isu di atas, serta dapat mempertemukan para praktisi dan ahli demografi baik dari kalangan akademik, pemerintahan maupun lainnya untuk dapat saling bertukar pikiran dan mendiskusikan tantangan-tantangan yang bangsa kita hadapi di masa depan dan bagaimana mengatasinya,” tandas Dwi. [rah]

Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00