Pengamat: Kontrol Sosial Harus Mengacu Ke Aturan Negara

Nusantara  KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 , 18:53:00 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA WAHANPUTRA

Pengamat: Kontrol Sosial Harus Mengacu Ke Aturan Negara

Foto/RMOLKalbar

RMOLKalbar. Pengamat Kebijakan Publik, Laksma TNI (Purn) Bonar Simangunsong menyatakan kontrol sosial di tengah masyarakat tidak boleh sembarangan diterapkan karena harus sesuai Undang-undang.
"Karena kalau keliru bisa menimbulkan fitnah yang merugikan orang lain," katanya dalam Seminar Hukum Nasional, di Balai Rakyat, Sukmajaya, Kota Depok, Kamis (8/11).

Menurutnya, dalam kebijakan publik, segala macam kontrol sosial harus yang diterapkan harus mengacu ke peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara.

"Karena negara kita (Indonesia) adalah negara hukum," tuturnya.

Untuk perumusan kebijakan publik sendiri, kata dia, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan kajian mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang akan diterapkan di tengah masyarakat.

"Ibarat memperbaiki mobil diperlukan pemeriksaan mendalam, bahkan berjam-jam, padahal setelah diketahui kerusakannya kecil hanya mungkin menghabiskan biaya 50 ribu saja," terangnya.

Selain itu, dalam membuat UU juga tidak bisa sembarang karena akan berakibat fatal dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

"Kalau ada kasus yang penyelesaiannya belum ada peraturan perundang-undangan itu akan macet. Itulah kebijakan publik. Kalau ada satu ayat di satu UU tumpangtindih dengan UU lain itu juga dihindari," tandasnya. [rah]

Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00