Ma'ruf Cahyono: Prinsipnya Demokrasi Pancasila Dijiwai Sila Ke-4

Politik  KAMIS, 11 OKTOBER 2018 , 18:55:00 WIB | LAPORAN: ORIZA SURBAKTI

Ma'ruf Cahyono: Prinsipnya Demokrasi Pancasila Dijiwai Sila Ke-4

Ma'ruf Cahyono/Ist

RMOLKalbar. Demokrasi Pancasila berbeda dengan konsepsi demokrasi liberal ala Barat maupun demokrasi parlementer. Sebab, demokrasi yang dimiliki Indonesia itu merupakan demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono. "Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan," kata Ma'ruf Cahyono ketika menjadi pembicara kunci dalam focus group discussion (FGD) dengan tema "Penegasan Sistem Demokrasi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia" di FISIP Universitas Padjajaran (Unpad), Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (11/10).

Pada FGD yang diikuti Dekan FISIP Unpad Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, ketua peneliti Prof Dr Nandang Alamsyah, Deputi BPIP Dr. Anas Saidi, serta para akademisi ini, ia pun memaparkan, prinsip demokrasi Pancasila. Menurut Ma'ruf, Secara umum prinsip demokrasi Pancasila dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

"Ada empat elemen khusus dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu unsur mufakat atau kebulatan pendapat, unsur perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip kebijaksanaan," urainya.

Sambung Ma'ruf, empat unsur ini menjadikan demokrasi di Indonesia menemukan kekhasannya dalam sistem ketatanegaraan. Demokrasi Pancasila tidak meniru paham individualisme - liberalisme yang justru melahirkan kolonialisme dan imperialisme atau pun paham kolektivisme ekstrim seperti di negara-negara komunis.

"Bahkan, yang menjadi pembeda dan ciri khas dalam sistem demokrasi Pancasila adalah adanya prinsip "kebijaksanaan". Prinsip yang mengandung nilai transedental," ungkapnya.

Demokrasi di Indonesia, lanjut Ma'ruf, berbeda dengan konsepsi demokrasi liberal ala barat maupun demokrasi parlementer lainnya, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan.

Ma'ruf menerangkan, pada mulanya konsep demokrasi Pancasila diakomodir dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum perubahan, yaitu "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR".

"Konsep kedaulatan rakyat melalui MPR inilah sejatinya konsep utama yang digagas oleh para founding fathers" tuturnya.

Setelah amandemen, pasal itu berubah menjadi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD" (Pasal 1 ayat 2). MPR bukan lagi lembaga tertinggi melainkan sejajar dengan lembaga negara lainnnya.

"Pasca perubahan UUD 1945 terdapat pertanyaan mendasar yakni apakah desain ketatanegaraan Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila? Kelembagaan utama ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 mengalami perubahan dan menempatkan setiap lembaga negara sama kedudukannya," paparnya.

"Pertanyaannya mengapa demokrasi Pancasila belum diterapkan. Apakah karena sistem tata negaranya, apakah karena konstitusinya, atau persoalan dalam implementasinya? Ini akan mewarnai perdebatan dalam tataran politik," ujarnya.

Tak hanya itu, Ma'ruf juga berharap FGD ini bisa memberi pengayaan terhadap proses ketatanegaraan yang sudah dalam tataran politik. "Bisa saja bila momentum politiknya ada dan dikehendaki akan menjadi perubahan tatanan yang mendasar di tataran konstitusi," terangnya. [rah]





Komentar Pembaca
Mabes Polri Fokus Berantas Hoax

Mabes Polri Fokus Berantas Hoax

SELASA, 16 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Rizal Ramli Gugat Surya Paloh Rp 1 Triliun

Rizal Ramli Gugat Surya Paloh Rp 1 Triliun

SELASA, 16 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Pidato Game Of Thrones Isyarat Main Dua Kaki

Pidato Game Of Thrones Isyarat Main Dua Kaki

SENIN, 15 OKTOBER 2018 , 21:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00