DPD Desak Pemerintah Buka Keran Moratorium Pemekaran Daerah

Advetorial  SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 , 15:34:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

DPD Desak Pemerintah Buka Keran Moratorium Pemekaran Daerah

Audiensi DPD/RMOL

RMOLKalbar. Komite I DPD RI mendesak pemerintah membuka keran moratorium pemekaran daerah.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam saat menerima audiensi Forum Komunikasi Nasional Daerah Otonomi Baru (DOB) dan delegasi berbagai kabupaten/kota calon pemekaran di Ruang GBHN, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/9).

Muqowam menyatakan bahwa sudah lebih dari dua tahun draft dua Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah ada di meja ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Namun, sampai saat ini draft tersebut sebagai landasan adanya pemekaran daerah belum diterbitkan.

"Sikap DPD dalam mendukung pemekaran tidak berubah. Kami terus dorong dan mendesak moratorium dicabut. Dasar penataan daerah melalui pemekaran adalah perintah UU 23 tentang Pemerintah Daerah. Landasan hukum pemekaran yaitu PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah yang masih di meja wapres selaku ketua DPOD dan belum disahkan," jelasnya.

Ketua Komite I Benny Rhamdani menyebutkan, DPD mendukung penuh pemekaran. DPD akan terus berjuang bersama rakyat di daerah untuk memperjuangkan hak konstisusional yang dijamin undang-undang.

"Komite I DPD terus memperjuangkan agar 173 usulan pemekaran meliputi 16 DOB provinsi dan 157 DOB kabupaten/Kota terwujud. Sudah bekali-kali Komite I mengadakan rapat kerja dengan mendagri bahkan sudah bertemu dengan wapres selaku ketua DPOD, bahkan sudah menggelar konsolidasi nasional dan pertemuan nasional tentang DOB, namun dasar hukum dari pemekaran yaitu dua PP tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah belum juga terbit sampai hari ini," paparnya.

Selanjutnya, Benny membeberkan alasan pemerintah dalam melakukan moratorium pemekaran adalah ketiadaan anggaran membiayai DOB. Dia pun menyayangkan sikap pemerintah yang mengabaikan pemekaran untuk keadilan dan kesejahteraan daerah.

"Setiap tahun pemerintah mengucurkan dana puluhan trliliun dari APBN untuk membiayai BUMN dan anak perusahaan yang tidak menguntungkan, alangkah lebih baik untuk membiayai DOB. Dengan adanya DOB kesejahteraan akan semakin merata, rentang kendali pemerintahan semakin baik, dan keadilan semakin merata," jelasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Forum Percepatan Calon DOB Majedi Effendi mengatakan hanya DPD yang tanggap dan peduli terhadap perjuangan DOB. Bahkan Forkonas DOB lahir dari rekomendasi DPD.

"Saat ini kami bersama 1600 pengurus Forkonas seluruh Indonesia yang hadir. Kami mengajak DPD yang peduli dengan perjuangan kami untuk menghadap dan mendesak pemerintah dan presiden untuk segera mengesahkan payung hukum pemekaran. Kami hanya minta itu segera ditandatangani," imbuhnya. [rah]



Komentar Pembaca
Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00