Caleg Hanura Dapil Landak TMS

Politik  SENIN, 13 AGUSTUS 2018 , 15:58:00 WIB | LAPORAN: MULYADI AR

Caleg Hanura Dapil Landak TMS

Foto/Net

RMOLKalbar. DPD Partai Hanura Kalbar berkonsultasi ke Bawaslu Kalbar terkait daftar calegnya di tingkat provinsi dapil 5, Kabupaten Landak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Provinsi.
KPU Kalbar menyatakan TMS lantaran didapati salah satu caleg perempuan Partai Hanura di dapil 5 yang bermasalah terkait ijazah legalisir yang tidak diikut sertakan saat penyerahan berkas. Akibatnya, caleg Hanura di dapil Landak ini dieliminir seluruhnya karena tidak memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.

"Kemarin kan kita di TMS kan oleh KPU sehingga mengakibatkan dapil 5 itu sudah tidak bisa dikarenakan tidak memenuhi kuota perempuan. Nah ini ternyata hasil konsultasi dari Bawaslu mudah-mudahan bisa dapat dikembalikan untuk menjadi DCS, karena hanya persyaratan-persyaratan yang sesungguhnya ada masalah yang kurang jelas dalam foto copy,” ujar Nurul Khair, Wakil Ketua DPD Partai Hanura Kalbar, Senin (13/8).

Khair mengungkapkan, Bawaslu akan membantu memediasi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Dengan syarat-syarat sesuai dengan aturan yang ada di Bawaslu, yaitu keputusan Nomor 17 dan 18 tahun 2018. Masalahnya cuma di foto copy, aslinya tidak ada masalah. Semua dapat dibuktikan dengan (ijazah) asli,” imbuhnya.

Anggota Bawaslu Kalbar, Hawad Sriyanto mengatakan jika objeknya adalah berita acara ataupun SK dari KPU maka masuk ke ranah sengketa pemilu.

"Karena itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa itu sudah masuk ke ranah proses sengketa. Jadi bukan penanganan pelanggaran, tapi sengketa proses pemilu,” ujar Hawad.

Ia menjelaskan dalam penyelesaian ini Bawaslu dapat melalukan sidang terkait ajudikasi atau mediasi.

"Nah itu kita lihat prosesnya. Yang jelas setelah ditetapkan oleh KPU berita acara, kalau kita lihat itukan ditetapkan tanggal 10 Agustus 2018, maka diberikan waktu tiga hari kerja untuk melakukan permohonan ke Bawaslu untuk penyelesaian sengketanya,” imbuh Hawad.

"Dan kemudian ada tiga hari lagi untuk perbaikan dokumen-dokumen syarat untuk persidangan baik itu mediasi maupun ajudikasi,” jelas Hawad.

Melihat permohonan DPD Partai Hanura Kalbar, Bawaslu menilai kategori mediasi. Dalam UU Pemilu, terang Hawad, sengketa dikedepankan mediasi.

"Jika mediasi tidak ada kesepakatan, maka langsung dilakukan ajudikasi,” terang Hawad.

Hukum acara untuk sengketa beracara di pemilu ini berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018.

"Sehingga dalam hukum acara itukan ada mengenal syarat formil dan syarat materil. Kalau kita lihat syarat formilnya sedang mereka (Hanura) penuhi, dan kita tunggu besok mereka melakukan pelaporan pemohon. Dan kemudian ada waktu tiga hari kerja untuk melengkapi dokumen-dokumen permohonan,” tukas Hawad. [mul]

Komentar Pembaca
Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00