Kapolri Desak DPR Susun UU Perlindungan Penegak Hukum

Hukum  KAMIS, 19 JULI 2018 , 21:05:00 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kapolri Desak DPR Susun UU Perlindungan Penegak Hukum

Foto/Net

RMOLKalbar. DPR RI harus segera menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan bagi aparat penegak hukum demi memaksimalkan kinerja.
Hal tersebut diungkapkan Kapolri, Jenderal (Pol) Titi Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).

"Satu saran yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini, Indonesia belum memiliki undang-undang tentang perlindungan bagi penegak hukum," ujar Tito.

Tito menyebut undang-undang perlindungan penegak hukum sudah seharusnya ada. Pasalnya, di negara yang sudah maju pasti sudah memiliki undang-undang tersebut.

Menurutnya, sudah banyak kejadian di mana aparat yang sedang menjalankan tugas penegakan hukum menerima ancaman dari target operasi ataupun dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Bukan hanya terhadap polisi, sambung Tito, kejadian ancaman juga kerap kali diterima oleh seorang hakim yang menyidangkan satu perkara hukum.

"Katakanlah hakim yang sedang menangani suatu perkara yang bisa (ada oknum) memberikan ancaman kepada mereka," tukasnya. [rah]

Komentar Pembaca
Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00