PWI Kalbar Tegas Menolak Perubahan Tanggal HPN

Nusantara  RABU, 18 APRIL 2018 , 11:58:00 WIB

PWI Kalbar Tegas Menolak Perubahan Tanggal HPN

Logo HPN/PWI

RMOL. Rencana Dewan Pers merevisi tanggal peringatan Hari Pers Nasional (HPN) merupakan sebuah pengingkaran terhadap sejarah lahirnya pers yang monumental dan tidak terpisahkan dari perjuangan kemerdekaan Republik ini.
Ini yang disampaikan Ketua PWI Provinsi Kalimantan Barat Gusti Yusri dalam keterangannya kepada redaksi, Rabu (18/4).

PWI Provinsi  Kalimantan Barat sangat menyesalkan dan menolak rencana tersebut. Rencana Dewan Pers mengubah tanggal Hari Pers Nasional hanya akan menimbulkan kegaduhan di kalangan insan pers serta menciptakan perpecahan antarwartawan dan organisasi kewartawanan,” ujarnya.

Menurutnya, sikap Dewan Pers di bawah kepemimpinan Yoseph Adi Prasetyo untuk merubah tanggal HPN ini hanya bentuk pemaksaan yang sudah kondisional dan tak lebih dari sekadar memuaskan segelintir pihak yang tak ingin melihat organisasi PWI menjadi bertambah besar.

Setidaknya ada 6 pernyataan sikap yang dikeluarkan PWI Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan rencana revisi tanggal HPN.

Pertama, PWI Kalbar menolak keras perubahan tanggal peringatan HPN, yang selalu diperingati setiap tanggal 9 Februari, dengan alasan apapun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI 5/1985, tanggal 23 Januari 1985.

"Kedua, mendesak Dewan Pers untuk menghormati sejarah Hari Pers Nasional dan tidak mengangkangi Keputusan Presiden RI 5/1985 tanggal 23 Januari 1985," sambung Yusri.

Ketiga, PWI Kalbar juga mendesak Dewan Pers untuk tidak mengutak-atik tanggal peringatan HPN yang selalu diperingati setiap 9 Februari dalam kesempatan apapun.

Keempat, kami juga mendukung sikap Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang menolak tegas perubahan tanggal peringatan HPN,” sambungnya,

Kelima, kami desak Pengurus Pusat PWI untuk memperhatikan aspirasi yang berkembang di seluruh PWI Provinsi di Indonesia.

Mendesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memperjuangkan revisi statuta Dewan Pers, dan menetapkan pola rekruitmen anggota Dewan Pers dengan sistem proporsional,” tutupnya. [rah]

Komentar Pembaca
Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

SABTU, 18 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

JUM'AT, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

#VLOGNEWS: Upacara di UBK, Prabowo Dapat Star of Soekarno
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00