Bupati Ketapang Akan Tindak Tegas PNS Main Politik

Daerah  SELASA, 27 MARET 2018 , 06:43:00 WIB

Bupati Ketapang Akan Tindak Tegas PNS Main Politik

Ilustrasi PNS/Net

RMOLKalbar. Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berkomitmen menjaga profesionalisme dan netralisme ASN/PNS di momen Pilkada serentak 2018. Bila ada yang kedapatan melanggar akan dikenakan hukuman disiplin.
Komitmen tersebut sebagaimana ditegaskannya dalam himbauan Bupati Ketapang pada 12 Maret 2018 yang ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang termasuk seluruh camat dan lurah diwilayahnya.

"Bahkan bisa diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik," ujar Bupati Ketapang Martin Rantah dilansir dari laman resmi Pemkab Ketapang.

Menurutnya, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN atau PNS adalah netralitas, yakni segala unsur pegawai di Pemkab Ketapang tidak boleh berpihak dari segala pengaruh maupun kepentingan politik.

Ada nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS, yakni profesional , netralitas dan bermoral tinggi. Ada etika terhadap diri PNS yakni menghindari konflik kepentingan, pribadi, kelompok maupun golongan. Apabila terjadi pelanggaran kode etik maka akan dikenakan sangsi moral, baik itu pernyataan tertutup maupun terbuka,” ujarnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kata Martin, tegas mengatur bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Dalam aturan tersebut PNS dilarang mengerahkan PNS lain dan atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara," tuturnya.

Setiap PNS juga dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon dengan cara membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Disamping itu juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, yaitu meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

"Dilarang memberikan dukungan tersebut dengan cara memberikan surat dukungan, fotocopy KTP, atau Surat Keterangan KTP sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku," tandas Martin. [rah]

Komentar Pembaca
Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 , 00:45:19

Kalimantan Timur Minta Jatah Menteri

Kalimantan Timur Minta Jatah Menteri

SENIN, 09 SEPTEMBER 2019 , 23:02:24

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00