RPP Produk Halal Diharapkan Rampung Dan Terbit Maret Ini

Hukum  KAMIS, 08 MARET 2018 , 06:17:00 WIB

RPP Produk Halal Diharapkan Rampung Dan Terbit Maret Ini

Bertemu Wapres Jusuf kalla/Ist

RMOL. Kementerian Agama RI berharap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal segera rampung. Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Nur Syam usai menggelar pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (7/3).
"Kita menginginkan RPP ini akan segera rampung dan bisa diterbitkan pada Maret ini. Sebab kita ingin penyelesaiannya lebih cepat karena ada banyak hal yang akan kita lakukan ke depan," ungkap Nur Syam dampingi Kepala BPJPH Sukoso, Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM Kemenag Janedjri, dan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Siti Aminah.

Dengan demikian, lanjutnya, fungsi Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (PJPH) bisa berjalan sebagaimana direncanakan. Apalagi saat ini jaminan produk halal tidak bisa dipisahkan dari life style masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia dan internasional.

"Kalau RPP ini belum diselesaikan, kinerja BPJPH dalam tanda petik akan mengalami kendala. Rencananya pada Senin mendatang kita akan bertemu kementerian dan lembaga terkait untuk membahas banyak hal misalnya aspek sosial, sebab dari aspek hukum tidak ada masalah. Aspek sosial itu meliputi barang gunaan seperti pakaian dan sebagainya agar masyarakat juga bisa memahami," imbuh Nur Syam.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, saat ini tahapan RPP tentang jaminan produk halal ini sudah sampai di Sekretaris Negara (Sesneg ) dan sudah diselesaikan di Menkumham untuk tahap harmonsiasinya. Kemudian dikembalikan lagi ke Kemenag dan kementerian/lembaga terkait untuk kembali dibahas.

"Kita tentu harus berhati-hati dalam merumuskan RPP ini karena yang terkait dalam jaminan produk halal ini sangat komplek dalam pengertian banyak hal yang terlibat di dalamnya," tandasnya.

Terkait sertifikasi, ditegaskan Nur Syam, BPJPH mengunakan sistem online bahkan sudah dilaunching oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin beberapa waktu lalu. Sistem inilah yang akan digunakan oleh para pengusaha dan dipastikan sistem online ini memiliki high security yang luar biasa untuk merahasikan konten sebuah produk .

Untuk proses sertifikasi, pengusaha cukup mendaftar di JPH, kemudian berkas dikirim ke LPH yang akan diaudit oleh auditor. Saat ini BPJPH sudah memilik sebanyak 1.700 auditor di LPH-LPH. Selanjutnya dikirim ke MUI selaku Majelis Fatwa baru ke BPJPH.

"Maksimal 62 hari. Waktu ini sudah kita hitung sercara ketat. Untuk biaya akan diatur oleh Kementerian Keuangan. Intinya semurah-murahnya," tutupnya. [zul]

Komentar Pembaca
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

SELASA, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00