ILUNI UI Tolak Perwira Polri Jadi PLt Gubernur

Politik  JUM'AT, 02 FEBRUARI 2018 , 19:14:00 WIB

ILUNI UI  Tolak Perwira Polri Jadi PLt Gubernur

Diskusi Bulanan Polcen ILUNI UI/Ist

RMOL. Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) minta Presiden Joko Widodo menolak usulan Menteri Dalam Negeri menjadikan perwira tinggi Polri jadi Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Policy Centre (Pelsen) Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Polcen ILUNI UI) berpendapat, usulan tersebut bertentangan dengan pasal 201 ayat 10 Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta  Pasal 28 UU Kepolisian Negara dan Pasal 20 UU Apartur Sipil Negara (ASN).

"Pasal 201 ayat 1 UU Pilkada yang dirujuk Kemendagri dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 1 tahun 2018  harus merujuk pada Pasal 20 UU ASN yang menyebutkan secara tegas bahwa pengisian jabatan itu hanya dapat diperuntukan  untuk tingkat pusat dan bukan daerah," Kata pengurus ILUNI UI Mustafa Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (2/2).

Sebelumnya, terang dia, dalam acara Diskusi Bulanan Polcen ILUNI UI yang mengambil tema "Dwifungsi Polri Menjelang Pilkada Serentak", yang berlangsung di Sekretariat ILUNI UI Kampus UI Salemba Jakarta, jajaran Iluni UI juga telah meminta Presiden Jokowi menolak usulan Mendagri yang menempatkan pejabat Polri aktif sebagai Plt gubernur atau jabatan sipil lainnya.

"Dalam kesempatan tersebut, kami juga meminta presiden untuk tetap menjaga semangat reformasi sebagaimana terdapat dalam amanat reformasi 1998 yaitu menolak Dwifungsi ABRI termasuk dwifungsi Polri," terang Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN)ini.
   
"Secara teoritis,  Polri adalah lembaga superbody karena tidak saja dalam lingkungan eksekutif  dalam rangka keamanan dalam negeri akan tetapi juga sebagai bagian dalam yudikatif yakni penegakan hukum, dimana Polri dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Untuk itu akan sangat berbahaya jika jabatan sipil juga dipegang oleh pejabat Polri yang masih aktif," tambahnya.

Lebih lanjut, Pria yang juga menjabat sebagai Dosen Fakultas Hukum UI menambahkan, amanat ketetapan  (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI)  No VIII tahun 2000 terkait pemisahan TNI-Polri dalam ayat 3 disebutkan, jabatan sipil jika akan ditempati pejabat TNI Polri, maka terlebih dahulu harus berhenti atau mundur.

"Di berbagai negara bahkan tidak dapat langsung menempati jabatan sipil akan tetapi ada jeda waktu selama 2 tahun, agar jabatannya tidak digunakan untuk mempengaruhi bekas bawahannya," terangnya.  [zul]    


Komentar Pembaca
Anti Kritik, Berhenti Saja Jadi Pejabat!

Anti Kritik, Berhenti Saja Jadi Pejabat!

JUM'AT, 16 FEBRUARI 2018 , 17:00:00

Gerindra Pastikan Anies Tidak Nyapres

Gerindra Pastikan Anies Tidak Nyapres

JUM'AT, 16 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Pulang Dari Saudi, Rizieq Kunjungi Markas FPI

Pulang Dari Saudi, Rizieq Kunjungi Markas FPI

JUM'AT, 16 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00