Isu SARA Di Pilkada 2018 Jadikan Kemunduran Demokrasi Indonesia

Politik  KAMIS, 25 JANUARI 2018 , 22:34:00 WIB

Isu SARA Di Pilkada 2018 Jadikan Kemunduran Demokrasi Indonesia

ilustrasi

RMOL. Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak boleh terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Pasalnya, jika terjadi hal itu menggambarkan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
Demikian dikatakan peneliti dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Adnan Anwar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/1).

"Kalau terjadi isu SARA lagi seperti Pilkada DKI 2017 lalu, itu sama saja kemunduran demokrasi di Indonesia. Intinya, jangan sampai terjadi isu SARA lagi," ujar Adnan.

Adnan menilai sudah ada perangkat hukum yang bisa dijadikan tameng untuk membendung isu SARA agar tidak terjadi pada Pilkada Serentak 2018. Salah satunya adalah penguatan undang-undang dan penegakan hukum. "Terutama dari penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jadi, kalau ada indikasi SARA, baik melalui dunia maya atau bahkan yang terjadi langsung di lapangan, y,a harus langsung bisa dilakukan penegakan hukum. Jangan dibiarkan," katanya

Dia mengakui penegakan hukum atas penggunaan isu SARA pada Pilkada DKI 2017 tidak tegas. Hal tersebut terlihat dari sejak awal. "Tidak ada upaya pihak pihak yang dipanggil. Lalu, kerja sama antara sentra Badan Penegakan Hukum Pemilu baik dari polisi, kejaksaan, dan Bawaslu itu, kan, tidak ada dalam kasus Pilkada DKI 2017. Seperti dibiarkan saja. Itu tidak boleh terjadi lagi," kata dia.

Karena itu, mantan wakil sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini berharap, penegakan hukum terkait isu SARA dalam Pilkada Serentak 2018 lebih tegas. Pasalnya, dalam undang-undang, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak kelompok-kelompok yang menggunakan isu SARA.

"Sebenarnya itu akan mudah. Apalagi, akunnya juga kelihatan. Fungsi penguatan dari organisasi masyarakat sipil juga harus lebih berani menyuarakan. Misalnya NU dan Muhammadiyah bahwa kampaye SARA itu membahayakan semuanya," tutur Adnan.

Selain itu, Adnan berharap peran para ulama dan pemuka masyarakat menjadi imam atau pemimpin. Mereka diharapkan mendorong masyarakat agar pemimpin yang berkualitas lahir dalam pilkada. "Sebab, kalau isu SARA ini masih terus diperdebatkan dan dibiarkan, negara kita ini seperti mundur hampir satu abad. Sama saja bangsa kita ini mundur lagi seperti sebelum tahun 1945," tukas Adnan.[rah]

Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00