Cegah Korupsi Setelah Pilkada, KPK Minta Cakada Hindari Politik Uang

Politik  KAMIS, 25 JANUARI 2018 , 10:28:00 WIB

Cegah Korupsi Setelah Pilkada, KPK Minta Cakada Hindari Politik Uang

Febri Diansyah/Net

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan para calon kepala daerah (cakada) yang akan berlaga di Pilkada Serentak 2018 untuk menghindari politik uang dan menerapkan politik bersih.
Jurubicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan hal itu penting guna mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi pasca pilkada, dalam hal ini politik balas budi.

"KPK terus mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dan calon kepala daerah agar mewaspadai hal ini," jelas Febri dalam keteranganya, Kamis (25/1).

Salah satu contoh politik balas budi adalah kasus Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad. KPK menduga perkara suap dan gratifikasi yang menjeratnya juga melibatkan timses dalam bagi-bagi proyek serta mengumpulkan fee.

"Kami menduga relasi tersebut masih terjadi dalam pembagian proyek setelah kepala daerah itu menjabat," jelasnya.

Perkara atas dasar balas budi bukanlah yang pertama kali ditangani oleh lembaga antirasuah. Menurut Febri, modus seperti ini masih terjadi dan menjadi peringatan bagi para cakada di Pilkada Serentak 2018.

"Kami mengingatkan sekali lagi relasi-relasi antara tim sukses dengan calon kepala daerah. Jangan sampai mempengaruhi kebijakan, apalagi bekerja sama ketika sudah menjabat," demikian Febri. [zul]

Komentar Pembaca
#PolitisiOnTheRoad: Menggugat Surya Paloh Karena Sayang
BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?

BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?

JUM'AT, 16 NOVEMBER 2018 , 19:00:00

Ma

Ma"ruf Amin Dilaporkan Ke Bawaslu

JUM'AT, 16 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00