Pesan Natal Presiden Jokowi di Pontianak

Daerah  JUM'AT, 29 DESEMBER 2017 , 15:18:00 WIB

Pesan Natal Presiden Jokowi di Pontianak

Foto/net

RMOL. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Perayaan Natal Bersama Tingkat Nasional 2017 di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis kemarin (28/12).
Di hadapan jemaat, Jokowi mengingatkan soal tahun politik yang akan dihadapi Indonesia pada 2018-2019 mendatang. Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki keberagaman. Karena itu, keberagaman dijaga agar masyarakat tetap bersatu.

Ucapan serupa juga disampaikan Presiden di media sosial. Di dalam laman tersebut, Presiden menyinggung mengenai rahmat keberagaman dalam perayaan Natal tahun ini.

"Untuk umat Kristiani di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat merayakan Natal. Keragaman umat beragama di Indonesia adalah rahmat bagi kita semua -Jkw," kata Jokowi dalam akun Twitter-nya @jokowi.

"Keragaman adalah rahmat bagi kita semua. Semoga kedamaian dan keselamatan senantiasa menyertai kita, di dunia dan di negeri ini," ucap Jokowi di laman Facebook.

Selain soal kemajemukan, Jokowi mengingatkan bahwa 2018 akan menjadi tahun politik. Di mana, akan digelar pilkada serentak di berbagai daerah.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Herman Dirgantara mengingatkan agar Pilkada 2018 jangan semata-mata dijadikan ajang pembalasan dan pembuktian. Mengingat, dampak Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga kini belum mengalami gradasi.

"Kebrutalan politik sara pada Pilkada DKI lalu gesekannya hingga kini bukannya mengalami gradasi justru cenderung mengencang. Bak di ring tinju, gesekan-gesekan itu akan berlanjut di ronde berikutnya di Pilkada 2018," jelasnya kepada wartawan, Jumat (29/12).

Menurutnya, tantangan pada Pilkada 2018 justru lebih berat dibandingkan pilkada serentak sebelumnya. Untuk itu, selain antisipasi di level regulasi, pilkada nanti juga memerlukan langkah-langkah yang bersifat kultural.

"Tantangannya lebih berat dibanding sebelumnya. Politik uang belum tuntas kita atasi, kini muncul wabah politik sara. Tidak cukup hanya dengan regulasi, tidak cukup hanya dengan kepastian hukum. Perlu langkah-langkah yang bersifat kultural yang diinisiasi oleh pemerintah, KPU, parpol dan ormas," jelas Herman yang juga peneliti di Indo Survey and Strategy. [rah]



Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 21:00:00

Sri Mulyani Bikin Indonesia Rugi Ratusan Triliun

Sri Mulyani Bikin Indonesia Rugi Ratusan Triliun

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 19:00:00

Tak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

Tak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 17:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00