Pemerintah Jangan Omdo Soal Proses Perizinan

Ekbis  KAMIS, 14 DESEMBER 2017 , 11:40:00 WIB

Pemerintah Jangan Omdo Soal Proses Perizinan

Net

RMOL. Pelaku usaha mengapresiasi langkah pemerintah yang akan mempermudah proses perizinan investasi hanya cukup dilakukan di satu gedung mulai tahun depan. Implementasinya harus benar-benar jangan cuma omdo alias omong doang.
Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mendukung, rencana pemerintah untuk men­ingkatkan kemudahan dalam berbisnis. Tapi, dia mengingatkan agar nanti dalam praktiknya pengurusan izin benar-benar dilakukan melalui satu gedung.

"Kita dukung karena memu­dahkan kita pelaku usaha. Nah prakteknya di lapangan nanti jangan gedung itu jadi mata rantai yang kesekian," tuturnya, sebagaimana dimuat KBP RMOL, Kamis (14/13).

Iwantono menjelaskan, selama ini perizinan yang katanya terus dipermudah namun pada prosesnya belum berjalan mulus. Pada praktiknya proses investasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masih memerlukan berkas yang harus didapat dari berbagai pintu sebelumnya.

"Kalau satu gedung jangan seperti PTSP itu memang satu gedung tapi sebelum ke PTSP kita harus urus dulu di tempat lain, baru kita kasih ke PTSP," tuturnya.

Iwantono mengatakan, jika memang nanti pemerintah in­gin ada kemudahan dalam satu gedung maka semua proses teknis perizinannya bisa tuntas di gedung itu.

"Seperti mau urus izin TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang terdiri dari domisili, surat kesehatan, air, segala macam ya harus di satu gedung itu jangan kita kemana-mana," kata dia.

Jika pemerintah tahun depan berniat membuat kemudahan maka, dia berharap, agar jangan tanggung-tanggung. Menurut dia, satu gedung itu mesti mam­pu menyelesaikan semuanya prosedur.

Dia menegaskan, rencana Ke­menterian Koordinator Pereko­nomian untuk mempermudah izin usaha harus didukung semua pihak. Pemerintah pun harus bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan dunia usaha.

"Saya beri apresiasi tapi praktiknya harus benar-benar bisa memudahkan dan pemerintah daerah harus ikuti pusat. Jangan pusat ada kebi­jakan baru tapi daerah tidak menerapkannya," cetus Iwantono.

Dia mengungkapkan, saat ini masih ada praktik Pemda yang tidak sinkron dengan peraturan dari tingkat pusat. Apindo men­yarankan agar pemerintah pusat bisa memantau terus kerja daerah dalam memudahkan izin untuk membangun bisnis. Terutama bis­nis yang akan menyerap banyak tenaga kerja.

"Ini dari pusat saya pernah katakan harus memonitor terus, kalau perlu diberikan waktu. Kalau perlu dibuatkan pos pen­gaduan agar kerja daerah bisa terus dipantau," tukas Iwantono.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartarti mengatakan, pemerintah harus bisa mengimplementa­sikan janji mempermudah proses perizinan. Implementasinya jangan omdo.

Menurut dia, selama ini kendala menyatukan perizinan ada­lah kementerian teknis masih setengah hati menyerahkan perizinan ke PTSP.

"Presiden Jokowi saja mengeluhkan masalah ini," ujar Enny. [wah] 

Komentar Pembaca
Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00