Pemerintah Diminta Integrasikan Kebijakan Pangan

Nusantara  RABU, 22 NOVEMBER 2017 , 21:11:00 WIB

Pemerintah Diminta Integrasikan Kebijakan Pangan

Net

RMOL. Komite II DPD RI meminta pemerintah dapat menjamin ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan nasional melalui kebijakan dan data yang saling terintegrasi antar kementerian/lembaga.
Adanya kebijakan dan data yang saling terintegrasi dapat dianggap menjadi solusi atas permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia.

Ketua Komite II Parlindungan Purba menilai banyaknya regulator yang menangani persoalan pangan di Indonesia dapat mengakibatkan konflik kepentingan antar stakeholders. Terkadang, banyaknya regulator tersebut dapat memunculkan aturan atau kebijakan yang dapat bertentangan satu sama lain.

"Oleh karena itu, DPD meminta pada pemerintah agar mengintegrasikan sistem kebijakan pangan nasional secara terintegrasi kepada Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat pasal 126 Undang-Undang 12/2012 tentang Pangan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Bulog, BPOM, Badan Ketahanan Pangan, dan peneliti mengenai pengawasan UU 12/2012, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (22/11).

Terkait data kondisi pangan di Indonesia, DPD meminta agar dilaksanakan integrasi dan sinkronisasi data yang dikeluarkan oleh kementerian yang menangani persoalan pangan. Data tersebut juga diharuskan melalui verifikasi secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik agar tercipta data pangan yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

Parlindungan menambahkan, pemerintah daerah penting dilibatkan terkait pengembangan kearifan pangan lokal di daerah.

"Pemerintah daerah dapat dilibatkan untuk upaya pengembangan produksi, penjaminan harga, dan distribusi pangan lokal. Untuk menjamin ketersediaan pangan lokal di daerah," ucapnya.

Terkait kearifan pangan lokal di daerah, Senator dari Sulawesi Tenggara Wa Ode Hamsinah Bolu menilai bahwa pemerintah melalui kementerian terkait harus lebih memperhatikan masalah pangan lokal. Terkadang harga bahan pangan produksi lokal lebih mahal dibanding jenis bahan pangan yang didatangkan dari daerah lain.

"Saya tidak melihat peranan Kementerian Pertanian di daerah terkait pangan lokal. Harga bahan pangan lokal di daerah itu lebih mahal dibandingkan beras dan lebih susah untuk ditemukan," bebernya.

Sementara, senator dari Jawa Timur Ahmad Nawardi menyoroti mengenai permasalahan petani. Dia menganggap harga pangan tidak berbanding lurus dengan nasib petani.

"Saat ini banyak petani yang kurang sejahtera karena terpaksa menjual hasil panen mereka jauh di bawah harga pasar," imbuhnya, dikutip KBP RMOL. [wah]


Komentar Pembaca
Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 17:00:00

Zumi Zola Siap Diperiksa KPK

Zumi Zola Siap Diperiksa KPK

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 15:00:00

22 Ribu Pelajar Papua Warnai Burung Garuda

22 Ribu Pelajar Papua Warnai Burung Garuda

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 13:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00