Pemkot Pontianak Gelar Sosialisasi UU Jasa Konstruksi

Daerah  SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 15:35:00 WIB | LAPORAN:

Pemkot Pontianak Gelar Sosialisasi UU Jasa Konstruksi

Foto: Humas Walkot Pontianak

RMOL. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD) Kota Pontianak bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak menggelar Sosialisasi Undang Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Kantor Walikota, Selasa (7/11).
Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pada prinsipnya, UU tentang Jasa Konstruksi mengatur jenis, bentuk dan bidang usaha jasa konstruksi, pengikatan kontrak, tanggung jawab penyedia dan pengguna jasa, penataan partisipasi masyarakat jasa konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat jasa konstruksi, pembinaan, penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana.

"Aspek lainnya dari pengembangan jasa konstruksi yang belum cukup ditekankan dalam UU Jasa Konstruksi ini adalah keberadaan pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia dan penjaminan jasa konstruksi serta penjaminan akuntabilitas publik sebab produk konstruksi sebagian besar terkait langsung dengan kepentingan publik," kata dia.

Menurut Edi, peningkatan jumlah peristiwa kegagalan bangunan atau konstruksi akhir-akhir ini, baik diakibatkan oleh kesalahan proses maupun keadaan di luar kekuasaan manusia, antara lain bencana alam, menyisakan persoalan terkait dengan kualitas dan tanggung jawab penyedia dan pengguna jasa konstruksi.

"Aspek ini perlu dipertegas terkait dengan tanggung jawab, serta proses pengawasan dan penilaian, pada saat proses penyelenggaraan konstruksi berlangsung ataupun saat ditemukan atau terjadi kegagalan konstruksi atau bangunan, baik yang berakibat pidana maupun tidak," kata Edi.

UU Jasa Konstruksi, diharap dapat menyentuh kenyataan bahwa jenis pekerjaan atau usaha jasa konstruksi bukan hanya perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan, tetapi sudah berkembang berdasarkan product life cycle.

"Itu bukan hanya sekadar konsep tetapi sudah berkembang menjadi realitas dari pasar konstruksi."

Edi menyebut, dari sisi penataan kelembagaan pengembangan jasa konstruksi yang menempatkan proses sertifikasi sebagai instrumen mengontrol kualitas pelayanan penyedia jasa konstruksi, memerlukan penyesuaian.

"Terkait dengan aspek pengembangan prosedur, terutama dalam memperjelas kualitas akuntabilitas dan pembagian peran di antara para pemangku kepentingan di jasa konstruksi," kata dia. [ipk]

Komentar Pembaca
Saudi Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid

Saudi Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 17:00:00

Saudi Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid

Saudi Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 17:00:00

Warga Pulau Pari Minta Sulaiman Dibebaskan

Warga Pulau Pari Minta Sulaiman Dibebaskan

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00