Pemkab Mempawah Awasi Ketat Dana Desa

Daerah  JUM'AT, 03 NOVEMBER 2017 , 12:56:00 WIB | LAPORAN:

Pemkab Mempawah Awasi Ketat Dana Desa

Net

RMOL. Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen melakukan penguatan penyelenggaraan keuangan desa.
Hal ini tidak terlepas dari adanya regulasi transfer dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah yang sangat besar. Termasuk anggaran dari kabupaten melalui Dana Alokasi Umum untuk desa di wilayah bersangkutan.

"Konsekuensi logisnya adalah negara harus menerapkan sistem pembinaan dan pengawasan yang ketat," kata Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana dalam keterangan, Jumat (3/11).

Dituturkan, saat ini jumlah pendapatan keuangan desa yang terkecil di Kabupaten Mempawah sebesar Rp 1,7 miliar dan yang terbesar mencapai Rp 2,6 miliar.

"Karena itu, pemerintah daerah fokus memberikan penguatan penyelenggaraan keuangan desa melalui sejumlah upaya. Di antaranya melalui penerbitan regulasi sebagai payung hukum penyelenggaraan pemerintahan desa," kata dia.

Selain itu juga dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa seperti pelatihan penyelenggaraan keuangan desa di Yogyakarta, pelatihan sistem keuangan desa berbasis aplikasi, dan asistensi keuangan desa.

Menurutnya, pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini ditangani langsung oleh beberapa pihak. Yakni camat sebagai pembina langsung di lapangan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, ia melanjutkan, jika ada instansi lain yang secara kelembagaan dan fungsional ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, Pemerintah Kabupaten Mempawah menyambut dengan tangan terbuka.

"Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menerapkan kebijakan tentang percepatan pembangunan desa."

Ramlana mengungkapkan, beberapa waktu lalu telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Desa-PDT, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian RI. Nota tersebut memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk berperan aktif membina dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Terutama dana desa yang bersumber dari APBN.

Langkah tersebut, kata dia, merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan penguatan kepada pemerintahan desa agar lebih serius mengelola keuangan desa sesuai aturan demi kemanfaatan masyarakat.

"Di sisi lain kita juga berharap agar terdapat batasan-batasan yang jelas dari semua institusi pengawasan yang ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan," tuturnya. [ipk]

Komentar Pembaca
MPR: Tetapkan Gempa Lombok Sebagai Bencana Nasional!
Plagiasi Video Aksi Jokowi

Plagiasi Video Aksi Jokowi

SENIN, 20 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Konspirasi Hati RR dan WS Rendra

Konspirasi Hati RR dan WS Rendra

SENIN, 20 AGUSTUS 2018 , 11:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00