3 Tahun Jokowi-JK Gagal Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Politik  KAMIS, 12 OKTOBER 2017 , 15:45:00 WIB

3 Tahun Jokowi-JK Gagal Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi/Net

RMOL. Menjelang tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Pada 20 Oktober nanti, usia pemerintahan Jokowi-JK genap berusia tiga tahun.
Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza menyebutkan, tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK belum menggenjot pembangunan infrastruktur. Dalam catatannya, besaran anggaran infrastruktur selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2009 alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp 76,3 triliun, lima tahun kemudian melonjak mencapai Rp 206,6 triliun, tepatnya pada 2014.

"Artinya, selama periode lima tahun alokasi anggaran infrastruktur naik sebesar Rp 130,3 triliun atau meningkat sekitar 170 persen," ujar Handi, seperti dikutip KBP RMOL, Kamis (12/10).

Besarnya alokasi anggaran infrastruktur ternyata belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari periode sebelumnya, baik dari sisi konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah maupun dari investasi.

"Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode 2010-2014 sekitar 5,8 persen, bahkan dalam kurun waktu tahun 2010-2012 perekonomian nasional tumbuh di atas enam persen," ungkap Handi.

Selain itu, besarnya alokasi anggaran infrastruktur juga belum berdampak terhadap pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. BPS merilis data bahwa pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), atau bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen).

Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka (PTP) pada Februari 2017 lalu, BPS mencatat bahwa data pengangguran tercatat 5,33 persen atau 7,01 juta orang.

"Oleh sebab itu, perlu ada evaluasi yang menyeluruh terhadap kebijakan belanja infrastruktur selama ini. Sebagai informasi Kementerian Bappenas telah melakukan review terhadap capaian pembangunan infrastruktur terhadap RPJMN hingga 2019 nanti," jelas Handi.

Dia mengatakan, melihat usia pemerintahan, efektif hanya tinggal kurang lebih satu tahun ke depan, cukup riskan memaksakan pembangunan proyek infrastruktur besar, tetapi belum tentu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Besarnya alokasi anggaran infrastruktur belum berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi," ujar Handi.

Oleh sebab itu, lanjut Handi, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, pembangunan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, dan MRT Jakarta perlu dihitung ulang. Apakah sudah sesuai peruntukannya dengan kebutuhan masyarakat. [wah]


Komentar Pembaca
Korban Penggusuran Ragukan Janji Anies-Sandi

Korban Penggusuran Ragukan Janji Anies-Sandi

JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 21:00:00

Anak Jenderal Pukul Anggota TNI AL?

Anak Jenderal Pukul Anggota TNI AL?

JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Anies-Sandi Bakal Dapat Gelar Pembohong

Anies-Sandi Bakal Dapat Gelar Pembohong

JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00