Waspadai Risiko Proyek Infrastruktur

Ekbis  RABU, 11 OKTOBER 2017 , 22:10:00 WIB

Waspadai Risiko Proyek Infrastruktur

Net

RMOL. Komisi XI DPR mengingatkan pemerintah untuk mengelola risiko proyek-proyek infrastruktur secara cermat.
"Keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur harus dieksekusi dengan matang. Sebab sebagian proyek juga dilakukan dengan utang dari swasta, baik melalui PPP (kerja sama swasta pemerintah) maupun pinjaman oleh BUMN, selain dari APBN yang notabene besaran utangnya juga makin membengkak," ujar anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam, seperti dikutip KBP RMOL, Rabu (11/10).

Menurutnya, skenario terburuknya adalah jika pemerintah mengalami gagal bayar maka BUMN akan dijual atau disuntik dengan APBN.

"Jadi, klaim bahwa proyek-proyek infratsruktur tersebut tidak membebani APBN tidak tepat. Ujung-ujungnya ya APBN juga yang memback-up," beber Ecky.

Dia menjelaskan, sedari awal perencanaan dan mitigasi risiko harus matang. Mesti diperhatikan juga kemampuan negara dalam pembiayaan infrastruktur dari sisi penerimaan APBN. Mengingat, beberapa tahun terakhir target penerimaan negara meleset terus, dan tahun ini pun diperkirakan penerimaan pajak akan mengalami shortfall.

"Secara prosedural pastilah disyaratkan studi kelayakan untuk tiap proyek. Namun perlu diingat bahwa ada asumsi-asumsi makro yang digunakan untuk menghitungnya. Persoalannya asumsi yang digunakan itu bisa jadi over optimistis. Oleh karena itu, selain studi kelayakan harus dilakukan dengan pruden, manajemen risiko juga harus dilakukan dengan baik dari awal," papar Ecky.

Dan lebih penting, proyek-proyek infrastruktur juga bergantung pada kondisi makro, ekonomi maupun politik. Angka realisasi pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek infrastruktur. Tantangannya, proyek infrastruktur tidak langsung berbuah.

"Kita akan merasakan manfaat ekonomi optimalnya dalam jangka panjang. Di sisi lain, daya beli dan permintaan kita melemah. Nah sisi inilah yang selama ini saya lihat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Belanja-belanja untuk menjaga daya beli dikorbankan untuk pembangunan infrastruktur. Menjadi tugas pemerintah untuk menyeimbangkan keduanya karena saling terkait," demikian Ecky. [wah]


Komentar Pembaca
Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 17:00:00

Zumi Zola Siap Diperiksa KPK

Zumi Zola Siap Diperiksa KPK

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 15:00:00

22 Ribu Pelajar Papua Warnai Burung Garuda

22 Ribu Pelajar Papua Warnai Burung Garuda

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 13:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00