Di Pilkada... Keuangan Yang Maha Kuasa, Setuju?

Nusantara  RABU, 11 OKTOBER 2017 , 11:01:00 WIB | LAPORAN: HARIAN RAKYAT MERDEKA

Di Pilkada... Keuangan Yang Maha Kuasa, Setuju?

Ilustrasi/Net

RMOL. Warganet miris dengan banyaknya kepala daerah yang terciduk KPK. Pilkada pun dinilai gagal. Fenomena ini terjadi lantaran saat nyalon dulu, calon kepada daerah tak lepas dari politik uang. Uang jadi Yang Maha Kuasa. Setelah menjabat, kepala daerah yang menang puter otak, bagaimana balik modal.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan, sistem atau Undang-Undang Pilkada harus segera dibenahi. Harus ada pembenahan secara komprehensif menyikapi banyaknya pejabat yang tersangkut korupsi. "Saya berpendapat kalau begini terus caranya Pilkada tarung bebas, peraturan-peraturannya longgar. Kita mau Pilkada yang betul tak mengganti sila pertama, sekarang sudah diganti menjadi Keuangan Yang Maha Kuasa. Kalau tak dibenahi sistemnya, itu akan terus terjadi," tegas Zul di Makassar, kemarin.

Zul memaparkan, OTT KPK dalam dua pekan ini sudah enam kepala daerah tertangkap. Selain kepala daerah, DPD, anggota DPR juga sudah kena KPK. Ini terjadi karena money politics saat pejabat-pejabat ini mencalonkan diri. "Tinggal MPR saja yang belum," canda Zul. Menurut Ketum PAN ini, banyaknya pejabat negara tertangkap lantaran semuanya diukur dengan uang. Karenanya, edukasi kepada masyarakat agar kembali ke nilai-nilai luhur Indonesia harus dilakukan.

Kata dia, salah satu permasalahan mengapa banyak kepala daerah ketangkap KPK yakni biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dalam pemilu sangat besar. Hal tersebut tidak sebanding dengan penghasilannya per bulan. "Belum harapan publik kepada bupati, proposal bantuan, sumbangan. Saya kira kalau kita tidak bicarakan serius, sebab-sebab yang mendasar, tentu kejadian seperti ini tidak akan berhenti. Bisa habis orang-orang terbaik," terangnya.

Salah satu daerah yang akan ikut Pilkada serentak 2018 adalah Jawa Barat. Bawaslu Jawa Barat secara tak langsung mengamini pendapat Zul. Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto menyatakan, politik uang baik yang dilakukan oleh pasangan calon kepada partai atau juga dari pasangan calon kepada pemilih bakal marak terjadi.

Misalnya pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, 2016, di tiga daerah di Jawa Barat yakni Cimahi, Cianjur dan Bekasi ditemukan sejumlah pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konflik yakni politik uang dan mobilisasi PNS. Ini perlu diantisipasi sehingga tidak terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada atau Pilgub Jawa Barat 2018. "Di seluruh daerah rawan money politics. Saat pencalonan seperti mahar dan politik uang kepada pemilih. Kita sedang merumuskan indeks kerawanan pemilu dan petakan di 27 kabupaten/kota," kata Harminus.

Sementara, Ketua Bawaslu Pusat Abhan menggandeng KPK untuk mencegah politik transaksional di Pilkada serentak 2018. Menurutnya, mekanisme pencegahan politik transaksional yang lebih efektif dapat dilakukan dengan menekan biaya kampanye yang tinggi dan mahar partai politik. "Kami pengawasan pada tahapan pencalonan. Pertama persoalan dana kampanye pemilu dan juga penanganan money politics. Itulah yang didiskusikan dengan KPK apa yang bisa dilakukan dan disinergikan," kata Abhan dalam konferensi pers di Gedung KPK, kemarin.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan, dalam kerja sama ini KPK hanya terlibat dalam kegiatan pencegahan korupsi. Sebab, berdasarkan undang-undang, kewenangan KPK dibatasi hanya melakukan penindakan kepada penyelenggara negara dan yang ada kaitan dengan kerugian negara.

Meski demikian, menurut Saut, tidak menutup kemungkinan KPK menindaklanjuti laporan Bawaslu apabila ada unsur penyelenggara negara dalam politik uang menjelang Pilkada. "Kalau penindakan jelas harus penyelenggara negara, bisa saja petahana," ungkap Saut.

Warganet banyak berkomentar. Pembaca bernama Muslim Orllanda menilai, salah satu penyebab money politic yakni aturan yang longgar. "Sangat mendesak untuk dilakukan perubahan terhadap UU Pilkada. Kalau tidak, akan banyak pejabat daerah yang bakal kena OTT," tulis dia.

Sementara di Twitter, akun @Mohamma64244172 pesimistis politik transaksional tak akan terjadi dalam Pilkada. "Ngomong mudah, tanpa fulus caleg anda gak jadi bang @ZUL_Hasan," kicau dia. Akun @dkarhita tak kaget dengan istilah Keuangan Yang Maha Kuasa. "Sejak jaman P4 aja istilah itu sudah muncul bos untuk ngata-ngatain Orbanya Soeharto," cuitnya. Akun @LembahSunyi menilai, Pilkada hanya menghamburkan duit rakyat, namun nihil hasil. "Stop pilkada, gak ada yang beres, hanya habiskan uang rakyat. Gak ada hasilnya," kicaunya. Sementara @BK1MDN mengingatkan para calon untuk tidak main uang. "Pilkada 2018 Dan Pilpres 2019 sudah dekat. Mesin partai sudah mulai dipanaskan. Politik uang menghasilkan pemimpin berakhir di bui," cuitnya, senada dengan @TrieDephi. "Tahun pilkada mbah. Tensi cukup panas, uang haram banyak berterbangan menyuap mangsa pemilih. Waspadalah," kicaunya. ***

Komentar Pembaca
Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 17:00:00

Zumi Zola Siap Diperiksa KPK

Zumi Zola Siap Diperiksa KPK

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 15:00:00

22 Ribu Pelajar Papua Warnai Burung Garuda

22 Ribu Pelajar Papua Warnai Burung Garuda

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 13:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00