Pemprov Diminta Aktif Lakukan Pengawasan Pelayanan Kesehatan

Kesehatan  SELASA, 12 SEPTEMBER 2017 , 16:26:00 WIB | LAPORAN:

Pemprov Diminta Aktif Lakukan Pengawasan Pelayanan Kesehatan

Ilustrasi/Net

RMOL. Ombudsman Kalimantan Barat (Kalbar), menemukan banyaknya keluhan, dan pelayanan jaminan kesehatan di Kota Pontianak, yang tidak sesuai dengan aturan. Bahkan, permasalahan obat kosong kerap terjadi, padahal obat adalah barang yang harus tetap tersedia.
Menanggapi itu, koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, meminta agar semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, utamanya di Kalbar, turut aktif melakukan pengawasan.

"Pemerintah (Provinsi Kalbar) harus mulai mengawasi agar tidak ada kekosongan obat. Atau ini bisa saja mulai dari proses pendistribusian obatnya, jangan-jangan ada kecurangan," kata Timboel, saat dihubungi Kantor Berita RMOLKalbar, Selasa (12/9).

Sebab, kata dia, lewat permainan obat, maka sangat mudah untuk memperoleh keuntungan.

"Ini kan 40-60 persen dari jaminan kesehatan ya obat. Maka yang gampang untuk nambah keuntungan, ya 'main' lewat obat," kata dia.

Menurutnya, persoalan yang terjadi di Kalbar saat ini, dikarenakan lembaga-lembaga terkait tidak melakukan fungsi kontrol.

"Persoalan ini memang terkait peran-peran dari Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), dan pemerintah," kata anggota presidium KAJS itu.

"Kan kasian, pasien jadi korban. Padahal sudah ada, dan diatur soal regulsinya itu semua."

Dia menuntut agar pemprov, serta lembaga terkait di Kalbar, memberikan edukasi kepada warga soal layanan kesehatan.

Sebab, berdasarkan pengalaman dirinya, banyak pasien yang tidak paham, ketika diminta oleh rumah sakit membeli obat lantaran habis, pasien tidak meminta kwitansi, yang padahal dari kwitansi itu uang pasien bisa kembali.

"Edukasi ini penting. Kwitansinya kan seharusnya dirembes," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi mengatakan, masalah korupsi di bidang kesehatan cukup besar dan peluang korupsi atau penyelewengan anggaran kesehatan selalu dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat.

"Misalnya sistem pengadaan barang dan jasa alkes. Tidak perlu rekanan terhadap penyediaan barang karena ini membuka peluang mark up," kata dia, Senin (11/9). [ipk]

Komentar Pembaca
Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 17:00:00

Zumi Zola Siap Diperiksa KPK

Zumi Zola Siap Diperiksa KPK

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 15:00:00

22 Ribu Pelajar Papua Warnai Burung Garuda

22 Ribu Pelajar Papua Warnai Burung Garuda

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 13:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00