Ini Sikap Nasdem Terkait Wacana Pembubaran KPK

Politik  SENIN, 11 SEPTEMBER 2017 , 14:30:00 WIB | LAPORAN: SAEFUL ANWAR

Ini Sikap Nasdem Terkait Wacana Pembubaran KPK

KPK/Net

RMOL. Partai Nasdem menolak adanya usulan pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana yang diusulkan angota Pansus KPK dari fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat.
"Nasdem menolak semua usaha untuk memperlemah KPK, termasuk membekukannya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Johnny G Plate, dalam keterangan kepada wartawan, Senin (11/9).

Meski demikian, kata dia, DPP Partai Nasdem mendukung kerja-kerja Pansus Hak Angket DPR tentang KPK dan akan mengawal prosesnya hingga Pansus selesai melaksanakan tugasnya dengan baik.

Akan tetapi, secara tegas dirinya mengatakan, tidak akan membiarkan KPK diperlemah, dan akan menjaga KPK.

Selama ini, lanjutnya, Partai Nasdem menyesalkan polemik yang terjadi antara Pansus dan KPK yang menimbulkan kesan adanya pertentangan antara Pansus dan KPK. Di satu sisi, KPK menolak hadir memenuhi undangan Pansus dan bahkan mendukung pengajuan judicial review terhadap kewenangan konstitusional DPR.

"Terdapat otokritik terhadap sikap beberapa anggota Pansus yang membuat pernyataan ingin membekukan KPK sehingga masyarakat menilai terjadi konflik antara DPR dengan KPK," ujarnya.

Partai Nasdem juga menekankan agar pembahasan yang terjadi di Pansus dapat lebih solutif dan konstruktif apabila Pansus DPR dan KPK dengan kepala dingin dan pikiran jernih bersama-sama mencari upaya-upaya perbaikan dan penguatan KPK terhadap penegakan hukum antikorupsi.

"Yang menjadi fokus perbaikan dari proses di Pansus bukan pada persoalan keberadaan kelembagaan KPK, melainkan pada akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang diberikan undang-undang, menyangkut aspek tata kelola," ungkap Johnny.

DPP Partai Nasdem sendiri menilai, tidak ada orang atau lembaga manapun yang sempurna. Oleh karena itu, apabila terdapat kekurangan, kekeliruan maupun kesalahan dalam perjalanan penggunaan kewenangan, harus tetap dilihat secara obyektif, dengan pikiran jernih, tanpa prasangka buruk bahwa seolah-olah partai politik sedang mencari-cari kesalahan atau melemahkan KPK.

Oleh karena itu, temuan-temuan dalam proses di Pansus harus dilihat sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan ke depan agar pemberantasan korupsi semakin baik.

Saat ini, diingatkan, harus ada penguatan terhadap mekanisme pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, baik internal maupun eksternal. Semua agar tidak terdapat praktik-praktik yang justru bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi.

"Setiap kekuasaan dan kewenangan sejatinya harus terbuka terhadap pengawasan. Sebab, pengawasan adalah faktor terpenting dari terjaminnya akuntabilitas," ujarnya.

Kemudian juga harus memastikan agar kerja-kerja KPK dilakukan secara cermat dan hati-hati sehingga tidak terdapat pelaku kejahatan korupsi yang lolos. Di sisi lain tidak juga terdapat orang yang tersandera karena status tersangka yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa kepastian proses selanjutnya, serta banyaknya perkara yang bertumpuk tanpa kejelasan.

Sebaliknya, KPK juga tidak boleh menjadi lembaga politik yang menjalankan praktik-praktik politik dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPK harus tetap menjadi lembaga penegak hukum yang bebas dari pengaruh kekuatan politik manapun.

Agar terdapat kepastian hukum, KPK perlu untuk melakukan pengkajian menyeluruh terhadap perkara-perkara yang menumpuk dan terbengkalai, untuk kemudian memberikan kepastian hukum mengenai prosesnya.

Apabila cukup bukti segera diproses hingga ke pengadilan, sementara yang tidak cukup bukti perlu dipertimbangkan untuk diberikan kepastian hukum agar tidak menggantung, dan diputuskan untuk dihentikan.

"Kami menyadari terdapat kendala yang dimiliki KPK karena ketiadaan kewenangan untuk melakukan penghentian perkara terhadap perkara-perkara yang telah disidik namun tidak cukup bukti," kata Johnny.

Karena itu juga perlu dipertimbangkan agar KPK diberikan kewenangan menghentikan perkara dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) agar demi kepastian hukum KPK juga dapat mengevaluasi perkara-perkara yang telah disidik namun tidak cukup bukti secara hukum.

Dalam melakukan penegakan hukum, KPK diharapkan juga dapat menjalin sinergi yang baik dengan aparat penegak hukum lainnya. Saat ini, negara membutuhkan ketiga institusi penegakan hukum, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. [ipk]

Komentar Pembaca
Solidaritas Indonesia Untuk Kuba

Solidaritas Indonesia Untuk Kuba

SABTU, 23 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Baznas Ajak Berdonasi Sambil Belanja

Baznas Ajak Berdonasi Sambil Belanja

JUM'AT, 22 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00

Kesehatan Setnov Belum Stabil

Kesehatan Setnov Belum Stabil

JUM'AT, 22 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00