Pemberian Izin Pada Freeport Hanya Akal-akalan

Ekbis  KAMIS, 31 AGUSTUS 2017 , 07:15:00 WIB | LAPORAN:

Pemberian Izin Pada Freeport Hanya Akal-akalan

Net

RMOL. Salah satu hasil perundingan pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hanya akal-akalan untuk melegitimasi tujuan utamanya, yaitu pemberian izin ekspor mineral mentah kepada Freeport.
Begitu disampaikan Direktur eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar dalam keterangan kepada redaksi, Kamis (31/8).

Menurutnya, ini hanya untuk memberi kebebasan kepada Freeport untuk mengabaikan UU Minerba yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

"Lagi-lagi Freeport akan bebas untuk ekpor tambang mentah ke luar negeri," kata Bisman.

Dikatakan, perlu menjadi catatan tentang perubahan Kontrak Karya (KK) PT. Freeport menjadi IUPK saat ini tidak ada dasar hukumnya dalam UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebab di dalam UU Minerba, dinyatakan IUPK hanya dapat diberikan di Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) atas persetujuan DPR RI.

"Jadi, pemberian IUPK kepada PT Freeport jelas melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan, seharusnya UU 4/2009 direvisi terlebih dulu," tegasnya.

Menurut Bisman, landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT. Freeport berupa IUPK, bukan berupa Kontrak Karya (KK), pada dasarnya mempunyai maksud baik, karena dengan bentuk izin negara akan mempunyai posisi yang lebih tinggi dan berlaku rezim hukum administrasi dan tata usaha negara yang lebih merepresentasikan penguasaan negara atas sumber daya pertambangan Indonesia.

Hal ini berbeda jika masih menggunakan sistem kontrak dimana para pihak terkait (pemerintah/negara dan PT. Freeport) dalam posisi yang setara dan menggunakan rezim hukum perdata.

"Karena posisi setara, maka kontrak (karya) tidak merepresentasikan penguasaan negara atas sumber daya pertambangan Indonesia," tukasnya. [ipk]

Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 21:00:00

Sri Mulyani Bikin Indonesia Rugi Ratusan Triliun

Sri Mulyani Bikin Indonesia Rugi Ratusan Triliun

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 19:00:00

Tak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

Tak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 17:00:00

Pameran Wisata

Pameran Wisata

JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 , 15:25:00

Salam Komando

Salam Komando

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:24:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 13:32:00